STUDI KASUS : CLUB MEDITERANIAN, MANFAAT EKONOMI BAGI NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG

Latar Belakang

Club med didirikan pada tahun 1950 oleh asosiasi olahraga olimpic sebagai tempat liburan pedesaan di mana pengunjung bisa menikmati aktivitas olahraga di dalam perkemahan. Filosofi dari Club berdasarkan pada kehidupan orang-orang yang tinggal di lingkungan perkotaan yang melihat perbedaan pengalaman ketika liburan. Liburan ini bertujuan untuk melupakan sejenak kehidupan sehari-hari bagi wisatawan yang lelah bekerja dalam suasana perkotaan yang padat dan menjemukan. Oleh karena itu di liburan pedesaan Club med, didesain secara khusus, seperti: tidak ada telepon, tidak ada koran, banyaknya hiburan (khususnya aktivitas olahraga), dengan pakaian santai (casual), sistem pembayaranpun diselesaikan di hari terakhir wisatawan tinggal. Semua fasilitas yang disediakan untuk memberikan kesenangan dan kenyamanan pada wisatawan (tamu). Club Med adalah perusahaan pertama yang menawarkan semua termasuk paket liburan, yang telah menjadi segmen dengan pertumbuhan tercepat di sektor pariwisata.

Konsep ini berakhir pada awal 1980an, dimana Club Med telah memiliki 80 unit hotel di pedesaan pada 24 negara. Termasuk vila pedesaan musim panas, vila pedesaan musim salju seperti pedesaan yang letaknya jauh dari perkotaan dengan pemandangan alam yang indah dan memungkinkan untuk berekreasi., hal tersebut merupakan keungggulan tersendiri dengan terdapatnya fasilitas yang terbaik. Totalnya, unit Club Med yang ada pedesaan ini menawarkan 60.000 kamar untuk menginap, 12.000 staff karyawan dan anggota member lebih dari 1.000.000. Klub ini menawarkan paket yang di dalamnya terdapat perjalanan keliling sudah termasuk pemesanan pesawat, penjemputan di bandara, akomodasi (di hotel, penginapan atau bungalow), makan, dan penggunaan semua fasilitas olahraga dengan instruktur yang berpengalaman. Hiburannya diorganisir oleh anggota karyawan yang dikenal dengan ‘Gentil Organisateur’ (Nice Organisers) yang menganjurkan untuk mendekati (bergaul) dengan tamu dengan pendekatan berteman selain memberikan pelayanan sebagai karyawan Club Med. Hal ini sangat unik karena semua operator menawarkan produk yang original (asli).

Pada tahun 2000, persaingan dibidang ini menjadi sangat kuat, dan Club Med membutuhkan usaha-usaha untuk menyegarkan kembali citranya. Konsep Club Med telah menjadi ketinggalan zaman, meskipun memiliki lebih dari 100 resor desa di beberapa lokasi yang paling indah di dunia, dikunjungi oleh 1,5 juta pengunjung setiap tahun, (menurut John Vanderslice, Presiden & CEO Club Med Amerika. Club Med, sebagai merek yang sangat terkenal, namun tidak memiliki positioning yang jelas, (Vanderslice), "Harga dianggap terlalu mahal, dan membangun loyalitas dan memenangkan pelanggan baru telah menjadi jauh lebih sulit." Club Med harus merenovasi banyak villa-villa di desa, merubah sistem informasinya, keuangan, manajemen, dan isu-isu hukum. "Singkatnya, kami harus mengubah segalanya, tapi .... tetap semuanya sama." Perusahaan memiliki kerjasama yang baik dengan pasar Perancis dan Amerika, mempercayakan pemasaran pada periklanan, pelanggan (member) dan promosi dari mulut ke mulut. Presiden Club Mediterranee Amerika Utara, Jean Lallement, merasa bahwa produk yang dimiliki Club Med memiliki kekuatan dan konsep yang lebih menarik dari paket lainnya di pasaran. Ia menambahkan bahwa penelitian kecil menemukan bahwa ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu untuk mngerti profil perusahaan pelanggan tetapi rata-rata pelanggan yang datang berasal dari kelas sosial yang tinggi dengan umur 20-30 tahun dan satu di antara tiga berstatus sendiri (belum menikah). Dia merasa bahwa perusahaan harus mampu meraih 70 % tamu untuk melakukan kunjungan kembali (repeater) dengan meningkatkan kepuasan dalam produknya.

Lebih dari dua dekade, operator lain meniru konsep liburan pedesaan seperti di Pulau Karibia, walaupun mengadakan pemilihan target dan segmen pasar yang spesifik. Dalam meningkatkan segmen pasarnya, merek dari Club Med kehilangan keasliannya dan walaupun perusahaan masih berhasil di dalam pasar tradisional (Perancis dan Amerika) tetapi reputasi kualitasnya menurun dan liburan menjadi hal yang mahal. Di akhir tahun 1990an, perusahaan mengalami krisis keuangan. Di tahun 1997, Club Med merekrut Philippe Bourguignon dari Eurodisney untuk melanjutkan perusahaan dan tugas pertamanya adalah mengadakan evaluasi yang komprehensive tentang kekuatan dan kelemahan. Dia menemukan kepastian produk perusahaan yaitu: “Hari ini, Club berfokus pada manajemen liburan pedesaan. Di masa depan, kita harus fokus pada merek.” Pernyataan ini merupakan revolusi mini dari bagian operasional terutama pemasaran.

Dia mengakui bahwa konsep dan produk inti menarik (berbeda) tetapi citra perusahaan dan produktivitas sangat lemah. Walaupun begitu, dia merekomendasikan strategi baru berdasarkan pada pemosisian (repositioning) perusahaan dalam meningkatkan efisiensi.

Pertama, melakukan analisis untuk menentukan apa yang awalnya telah membuat Club Med begitu sukses, kemudian mengembangkan rencana yang akan memperkuat nilai-nilai inti dan penting kualitas yang membedakannya dari kompetisi. Perusahaan diciptakan slogan baru, "Lakukan sekarang, lakukan saja cepat, dan melakukan semuanya pada saat yang sama, "kata Vanderslice." Club Med adalah tim baru yang baru saja menyentuh tanah dan berlari, memikirkan kembali produk kami, memulihkan daya saing melalui harga, meningkatkan penjualan, dan re-engineering banyak operasi kami, " kata Vanderslice.

Untuk memperkuat dan reposisi merek, Club Med memutuskan untuk:
a. Renovasi desa, menghabiskan lebih dari $ 150 juta hanya di Amerika Utara.
b. Meningkatkan pengeluaran pemasaran, dan fokus pada media baru, terutama secara online.

c. Menyederhanakan struktur harga dengan menawarkan tingkat harga yang lebih sedikit dan mengurangi jumlah promosi.

d. Perluas penawaran produk dengan meningkatkan menunjukkan dan memperkenalkan kegiatan baru, yang termasuk panjat tebing, roller blading dan seni sirkus.
e. Atur ulang operasi, dan bergerak Club Med markas dari New York ke Florida.

Pada akhir 2000, Club Med usaha reposisi membawa pada tempat yang strategis. Club Med memiliki struktur keuangan yang kuat, manajemen baru, dan budaya baru. Pada tahun 2001, pendapatan naik, laba operasional lebih tinggi, lebih banyak tamu, dan semangat hebat, ungkap Vanderslice . Club Med sudah siap untuk meluncurkan kampanye besar di New York, "wanna play," pada 15 September, maka peristiwa tragis 11 September terjadi. Club Med menunda peluncuran dan bertanya-tanya apakah konsep ini tidak sinkron dengan realitas baru. "wanna play" konsep telah direncanakan sebagai tema untuk mengusir semua Club Med lain program pemasaran. "Wanna Play" akan mendorong orang dewasa untuk menambah kesenangan bagi kehidupan mereka, dan melibatkan anak-anak mereka di Club Med's program anak-anak. "Tapi yang paling penting, itu adalah cahaya-hati dan pesan yang jelas kepada pelanggan bahwa Club Med peduli tentang hubungan," Vanderslice menjelaskan. Setelah Presiden George W. Bush dan Walikota New York Rudy Giuliani memulai permainan bisbol pertama World Series kurang dari dua minggu kemudian, Club Med memutuskan saat yang tepat untuk memulai "Wanna Play." "Di masa-masa sulit, itu lebih penting daripada sebelumnya untuk mengidentifikasi dan memperkuat nilai-nilai inti Anda," Vanderslice noteed. "Hasil jangka pendek seharusnya tidak menghalangi jangka panjang membangun merek." Untuk mempertahankan keberhasilan rebranding, Club Med mengikuti lima prinsip.

(1) Upaya branding yang sukses fokus pada pembangunan hubungan. Itu sebabnya branding melampaui periklanan, yang merupakan monolog. Branding adalah sebuah dialog.
(2) Merek yang sukses meraih peluang luar biasa yang diciptakan oleh perubahan sosial dan ekonomi.
(3) upaya-upaya branding yang sukses baik memungkinkan personalisasi dan skala ekonomi.
(4) Merek, menurut definisi mereka, dibedakan. Mereka menyatakan sikap, mereka bercerita, mereka beresonansi dengan konsumen.
(5) Untuk menjadi pribadi, merek tidak dapat yang sama di mana-mana.

Club Med, yang memiliki 120 desa di 40 negara dan lima benua, sedang mengejar strategi rebranding yang secara geografis lebih beragam, Vanderslice berkata. Club Med menggunakan ungkapan, "global tapi lokal." Karena branding adalah tentang membangun hubungan, peran budaya sangat besar. Layanan yang sama atau produk mungkin memiliki manfaat yang berbeda untuk pelanggan yang tinggal di budaya yang berbeda. Vanderslice diringkas Club Med's rebranding filsafat dalam dua kata, "root dan link."
Perusahaan ini berakar dalam konsep asli, yang merupakan nilai-nilai inti dari kebebasan, kreativitas dan spontanitas. Club Med juga mendukung hubungan kuat antara desa-desa 'dan tamu mereka, yang memastikan fleksibel jawaban untuk setiap pengalaman dan kepuasan tamu.
POSISI CLUB MED
Produktivitas dan efisiensi
• Tugas pertama untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan pendekatan merek, Aquarius, menawarkan kemudahan dengan harga yang lebih murah dan memfokuskan kembali konsep asli: semuanya paket liburan. Bourguignon menyadari bahwa klien dari Club tradisional (lama) mengharapkan kualitas produk dengan harga yang masuk akal dan sejak memotong elemen produk dalam pemesanan untuk membuat harganya murah adalah hal yang jauh dari konsep asli, yang ditawarkan Aquarius tidak sesuai dengan citra Club. Di masa yang akan datang, dia berencana untuk mengenalkan jarak (tingkatan) produk dengan level harga yang berbeda tetapi semua dilengkapi dengan fitur (keistimewaan) dan fasilitas yang lengkap.
• Berikutnya kelompoknya memeriksa kembali setiap pedesaan untuk menilai area yang membutuhkan peningkatan kualitas. Tahun 1999, semua pedesaan diperbaiki. Untuk menigkatkan keuntungan, perusahaan telah memperkenalkan satu langkah yaitu memperpanjang musim di beberapa pedesaan, beberapa pedesaan itu dibuka hanya 3 bulan setiap tahunnya.
• Strategi baru mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) sudah dilaksanakan yaitu pengurangan karyawan, hal itu dilakukan untuk membayar gaji karyawan di sektor lain. Di beberapa pedesaan, karyawan Club bekerja dua setengah kali lipat lebih banyak dibanding karyawan hotel lain di wilayah itu. Pelaksanaan kerjasama pembayaran dan sistem pembayaran juga telah diperkenalkan.

Proses pemosisian kembali (repositioning)
• Pertama, proses pemosisian kembali adalah untuk menangkap kembali pelanggan Club lama (tradisional) yaitu: pasar anak muda dan keluarga. Satu permasalahan pemasaran adalah focus pada bisnis utamanya, hanya bisa mengukur untuk menarik segmen pasar lain.
• Fokus saat ini adalah dalam memasarkan merek, labih konsentrasi untuk memperoleh lebih dari real estate dan asset perusahaan yang bergerak jauh dari fokus produk dalam memanajemen merek.
• Salah satu merek inti telah dibentuk kembali, perusahaan berencan menawarkan tingkatan produk baru seperti tur budaya, pertemuan bisnis dan konvensi di bawah label Club Med Bisnis, acara-acara (events) dengan label Club Med Bisnis dan mengembangkan Club Med World. Sebuah tempat hiburan dan belanja, dengan diskotik dan gedung bioskop sebaik outlet retail dan agen perjalanan.

Demikian Philippe Bourguignon mengerti bahwa kekuatan dari Club merusak merek dan konsep dan gaya hidup yang berasosiasi dengannya. Tetapi dia menyadari bahwa kunci bertahan adalah perbedaan. Jadi strategi ini jelas: menjaga dan meningkatkan merek dan menciptakan tingkatan produk baru dibawah ‘payung’ ClubMed.
Konsep pengembangan ClubMed bersinergi dengan pemerintah setempat. Sebagai contoh pengembangan Club Med di Mexico, dimana pemerintah mengharapkan dengan berdirinya Club Med akan meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Mexico. Pemerintah membantu sebagian pendanaan pengembangan Club Med berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Club Med sebagai pemimpin dalam pembangunan dan pengembangan Club Med, lebih daripada pihak pemerintah.Club Med juga menetapkan aturan-aturan, metode, standard-standar, produk serta mengendalikan pemasaran dan harga.

Kekuatan
 Identifikasi merek kuat
 Konsep yang masih berjalan
 Staff frontline yang professional di pedesaan dan tempat perisitirahatan
 Mendahulukan pasar keluarga
 Posisi yang bersaing di pasar Amerika
 Harga yang bersaing di pasar liburan musim salju (walaupun ini tidak benar-benar dikenal)
 Sebagai leader dalam pengembangan proyek

Kelemahan:
• Pemimpin kantor manajemen
 Kekurangan pemimpin kantor manajemen yang terlatih
 Definisi tanggungjawab pada level manajemen yang tidak jelas
 Samar-samar dan tidak jelas
 Kekurangan proses anggaran belanja
• Produk
 Satu dari tiga pedesaan di dalam Negara anggota membutuhkan perbaikan
 Terlalu pendeknya musim liburan sehingga biaya menjadi mahal utuk bepergian ke pedesaan
 Perbandingan gaji karyawan yang tinggi
 Produknya terasa lebih mahal di Perancis
• Dampak arus pemasaran
 Manajemen merek yang tidak efektif
 Komunikasi yang tidak efektif
 Citra yang tidak jelas
 Ketidakjelasan pemahaman tentang profil konsumen (“kita ingin menyentuh setiap orang tetapi kita tidak menyentuh satupun”)
TOPIK DISKUSI
Apakah manfaat dan masalah ekonomi yang ditimbulkan dari Club Med terhadap :
a. Negara dengan perekonomian maju (Seperti Italia dan Amerika Serikat)?
b. Negara dengan perekonomian sedang berkembang


PEMBAHASAN
DAMPAK EKONOMI DARI PEMBANGUNAN CLUB MED
Bahwa kepariwisataan memiliki berbagai dampak ekonomi, sudah banyak diketahui orang. Secara formal, para ahli membedakan dampak ekonomi yang terjadi karena kegiatan pariwisata (pengembangan Club Med) termasuk pengembangan Club Med , terdiri dari Efek Langsung (Direct Effects), Efek Tidak Langsung (Indirect Effects) dan Efek Induksi (Induced Effects). Sementara itu, Efek Tidak Langsung dan Efek Induksi kadang-kadang disebutnya sebagai Efek Sekunder (Secondary Effects) yang menyertai Efek Langsung selaku Efek Primer (Primary Effect). Dampak total ekonomi pariwisata merupakan jumlah keseluruhan dampak yang terjadi baik langsung, tidak langsung maupun induksi, yang masing-masing dapat diukur sebagai keluaran bruto (gross output) atau penjualan (sales), penghasilan (income), penempatan tenaga kerja (employment) dan nilai tambah (value added). Secara nyata, kegiatan pariwisata (pengembangan Club Med) memberikan manfaat pada penjualan, keuntungan, lapangan kerja, pendapatan pajak dan penghasilan dalam suatu daerah. Dampak yang paling dirasakan langsung, terjadi di dalam sub-sektor pariwisata primer, -penginapan, restoran, angkutan, hiburan dan perdagangan eceran (retail). Pada tingkat kedua, di sub-sektor sekundernya, berpengaruh pada sebagian besar sektor ekonomi.
Analisis dampak ekonomi kegiatan pariwisata (pengembangan Club Med) lazimnya berfokus pada perubahan penjualan, penghasilan dan penempatan tenaga kerja di daerah bersangkutan yang terjadi akibat kegiatan pariwisata (pengembangan Club Med). Pada dasarnya analisis dampak ekonomi pariwisata menelusuri aliran uang dari belanja wisatawan, pertama-tama ke:
• Kalangan usaha dan badan-badan pemerintah selaku penerima pengeluaran wisatawan; kemudian ke:
• Bidang Usaha lainnya selaku pemasok (supplier) barang dan jasa kepada usaha pariwisata;
• Rumah Tangga selaku penerima penghasilan dari pekerjaan di bidang pariwisata dan industri penunjangnya;
• Pemerintah melalui berbagai pajak dan pungutan (resmi) dari wisatawan, usaha dan rumah tangga.
Direct Effects. Perubahan produksi sehubungan dengan dampak langsung atas perubahan belanja wisatawan. Misalnya, kenaikan jumlah wisatawan yang menginap di hotel-hotel akan langsung menghasilkan kenaikan penjualan di sektor perhotelan. Tambahan Penjualan yang diterima hotel-hotel dan perubahan pembayaran yang dilakukan hotel-hotel untuk upah dan gaji karyawan, pajak dan kebutuhan barang dan jasa merupakan effek langsung (direct effect) dari belanja wisatawan itu.
Indirect Effects. Perubahan produksi yang dihasilkan dari pembelanjaan berbagai babak berikutnya dari penerimaan hotel kepada industri para pemasoknya, yaitu pemasok barang dan jasa kepada hotel. Misalnya, perubahan penjualan, lapangan kerja dan penghasilan dalam industri linen (sprei, selimut, bed-cover, handuk, taplak dsb.) adalah salah satu dari efek tidak langsung (indirect effect) dari perubahan penjualan hotel. Usaha-usaha pemasok barang dan jasa kepada perusahaan linen merupakan babak lain dari efek tidak langsung, yang akhirnya tidak terlepas dari keterkaitan hotel dengan banyak sektor ekonomi lainnya di daerah itu sampai pada beberapa tingkat.
Dalam contoh sederhana dapat digambarkan seperti berikut:
Katakanlah suatu daerah berhasil menarik 100 tambahan wisatawan, masing-masing membelanjakan $100 per hari, sehingga total belanja mereka per hari di daerah itu adalah $10.000. Jika berlangsung selama 100 hari dalam satu musim liburan, maka daerah itu akan dapat mengakumulasi sejumlah $1.000.000 sebagai transaksi penjualan baru. Satu juta dollar itu terbagi ke berbagai bidang usaha, seperti penginapan, restoran, hiburan dan perdagangan eceran dengan proporsi tergantung pada bagaimana wisatawan itu membelanjakan uangnya yang $100 itu. Mungkin, 30% dari satu juta dollar itu akan “mengalir” (bocor) ke luar daerah itu yang diperlukan untuk membayar barang dan jasa yang dibeli wisatawan namun tidak diproduksi di daerah yang bersangkutan (barang dan jasa seperti itu lazimnya diperhitungkan sebagai dampak penjualan langsung). Karena “kebocoran” tadi, maka sisanya yang $700.000 dalam bentuk penjualan langsung akan menghasilkan $350.000 penghasilan dalam industri pariwisata dan menunjang 20 lapangan kerja pariwisata. Kita tahu bahwa industri pariwisata bersifat padat karya dan padat penghasilan, menciptakan proporsi penjualan yang besar menjadi penghasilan dan lapangan kerja terkait.
Sebaliknya, industri pariwisata membeli barang dan jasa dari industri lainnya di daerah itu dan membayarkan sebagian besar dari $350.000 penghasilannya untuk upah dan gaji karyawannya. Inilah yang menciptakan dampak sekunder ekonomi di daerah tersebut.Sebuah penelitian misalkan menggunakan faktor pengganda (multiplier factor) 2,0 untuk menunjukkan bahwa tiap dollar dari penjualan langsung menghasilkan satu dollar tambahan dalam penjualan sekunder di daerah yang bersangkutan. Dengan nilai pengganda 2,0, maka dampak ganda dari $700.000 dalam penjualan langsung itu menghasilkan total penjualan sebesar $1.400.000.
Selanjutnya penjualan sekunder itu menciptakan tambahan penghasilan dan lapangan kerja, yang menghasilkan dampak total dalam penjualan sejumlah $1,4 juta, serta $650.000 penghasilan dan 35 lapangan kerja.
Induced Effects. Perubahan dalam kegiatan ekonomi yang terjadi karena belanja rumah tangga dari penghasilan yang diperoleh langsung atau tidak langsung dari belanja wisatawan. Misalnya, karyawan hotel dan industri linen, yang ditunjang langsung atau tidak langsung oleh adanya pariwisata, membelanjakan uang mereka di daerah setempat untuk perumahan, makanan, angkutan dan serangkaian kebutuhan barang dan jasa untuk rumah tangga. Maka penjualan, penghasilan dan lapangan kerja yang dihasilkan oleh belanja rumah tangga dari tambahan upah, gaji atau penghasilan pemilik merupakan Efek Induksi (induced Effects).
Melalui efek tidak langsung dan efek induksi, perubahan belanja wisatawan sebetulnya dapat mempengaruhi tiap sektor ekonomi dengan berbagai jalan. Besaran efek sekunder tergantung pada kecenderungan usaha dan rumah tangga di daerah tersebut untuk membeli barang dan jasa dari pemasok lokal.
Efek induksi akan dirasakan, khususnya jika sebuah pemberi kerja menutup usahanya. Bukan hanya industri penunjangnya yang menderita (indirect effect), melainkan seluruh ekonomi setempat terkena dampaknya mengingat berkurangnya penghasilan rumah tangga di daerah itu. Misalnya, toko-toko eceran tutup, “kebocoran uang” ke luar daerah itu meningkat karena penduduk pergi ke luar daerah untuk mencari barang dan jasa. Dampak sebaliknya akan terjadi jika kenaikan penghasilan dan lapangan kerja meningkat tajam.
Pemakai terakhir (Final demand) merupakan istilah yang acap digunakan oleh para ekonom untuk penjualan kepada konsumen terakhir. Pemakai terakhir barang dan jasa pariwisata adalah rumah tangga, yaitu rumah tangga para wisatawan, para karyawan, pegawai negeri, para pengusaha, para petani, para peternak dsb. Demikian pula halnya belanja pemerintah dinilai sebagai pemakai terakhir.
Manfaat Club Med bagi perekonomian negara maju dan negara berkembang :
1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan negara
2. Memperkuat nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Masalah-masalah ekonomi yang ditimbulkan :
Economic Leakages, hal ini disebabkan karena Club Med dimiliki orang perancis, hal ini berarti keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha Club Med akan lari ke negara perancis

PERECANAAN KAWASAN WISATA NEGERI IMPIAN

“Negeri Khayal” memiliki potensi pariwisata yang beragam, dari keindahan alam, adat istiadat dan keramah tamahan penduduknya hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukungnya. Melihat potensi tersebut pemerintah setempat mengundang konsultan terkondang dari “Negeri Impian” untuk merencanakan pariwisata di kawasan tersebut. Singkat kata konsultan menyelesaikan tugas perencanaan dengan baik. Seiring perjalanan waktu, dalam pelaksanaannya penguasa setempat sering kali mengintervensi perencanaan yang sudah dibuat. Kawasan yang mestinya dikonservasi dirubahnya menjadi kawasan villa mewah. Permukiman tradisional digusurnya menjadi “amenity core” dengan argumentasi antara lain bahwa hal ini dapat mendongkrak pemasukan “fulus” ke kas daerah.

Suatu saat anda diundang oleh “Universitas Halusinasi” untuk menjadi nara sumber dalam seminar akademis untuk membahas fenomena tersebut diatas dari sudut pandang “Perencanaan Pariwisata”

Coba paparkan materi apa yang anda akan paparkan menyikapi fenomena tersebut di atas (tentunya menggunakan pendekatan ilmiah utamanya teori-teori perencanaan yang telah didapatkan)

Penyelesaian :

Menyikapi fenomena tersebut, pendekatan ilmiah, khususnya teori-teri perencanaan yang digunakan antara lain :

1. Proses Perencanaan Pembangunan Kawasan Wisata

Perencanaan (planning) adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan dari suatu destinasi atau atraksi. Planning adalah proses yang bersifat dinamis untuk menentukan tujuan, bersifat sistematis dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, merupakan implementasi dari berbagai alternatif pilihan dan evaluasi apakah pilihan tersebut berhasil. Proses perencanaan menggambarkan lingkungan yang meliputi elemen-elemen : politik, fisik, sosial, budaya dan ekonomi, sebagai komponen atau elemen yang saling berhubungan dan saling tergantung, yang memerlukan berbagai pertimbangan (Paturusi, 2001).

Perencanaan adalah sesuatu proses penyusunan tindakan-tindakan yang mana tindakan tersebut digambarkan dalam suatu tujuan (jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang) yang didasarkan kemampuan-kemampuan fisik, ekonomi, social budaya,dan tenaga yang terbatas.

Perencanaan sebagai suatu alat atau cara harus memiliki 3 (tiga) kemampuan (the three brains) yaitu:

1. Kemampuan melihat ke depan.

2. Kemampuan menganalisis.

3. Kemampuan melihat interaksi-interaksi, antara permasalahan.

Bila kita rinci pengertian perencanaan tersebut maka dalam batasan perencanaan terdapat unsur: suatu pandangan jauh ke depan, merumuskan secara kongkret apa yang hendak dicapai dengan menggunakan alat – alat secara efektif dan ekonomis dan menggunakan koordinasi dalam pelaksanaan.

2. Pendekatan Perencanaan Pariwisata

A. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Metode Keterkaitan), yang meliputi;

1. Metode Makro-Meso-Mikro

2.Metode Partisipatif (participatory)

3.Metode Morfologi

B. Pendekatan Pengembangan Kawasan

1. Pendekatan Tipologi

2. Pendekatan Pembangunan Masyarakat

3. Pendekatan Ekowisata

4.Pendekatan Konservasi

3. Tahapan/Tingkatan Pembangunan Pariwisata

Daerah Tujuan Wisata (DTW) atau resort akan menuju suatu siklus evolusi yang sama dengan siklus hidup sebuah produk. Secara sederhana jumlah pengunjung menggantikan penjualan sebuah produk. Beberapa penulis menyatakan terdapat tiga tingkatan siklus hidup daerah pariwisata yaitu; penemuan (discovery), inisiatif dan respon masyarakat lokal dan kelembagaan. Konsep tingkatan atau tahapan siklus hidup terjadi dalam pembangunan pariwisata merupakan salah satu permasalahan penting yang harus diantisipasi.

4. Multiplier Efek Kawasan Wisata

Sifat kepariwisataan yang multi bidang (multifacet) dari kepariwisataan ini membawa konsekuensi bahwa kepariwisataan akan menimbulkan pengaruh ke seluruh sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, setiap satuan moneter yang dikeluarkan oleh wisatawan akan menciptakan dampak pengganda ini antara lain berupa:
1. Sales Multiplier

Peningkatan dalam pengeluaran wisatawan akan menciptakan tambahan pendapatan bagi dunia usaha

2. Output Multiplier

Peningkatan pengeluaran wisatawan akan berdampak pada barang dan jasa yang diproduksi masyarakat

3. Income Multiplier

Peningkatan pengeluaran wisatawan akan menciptakan tambahan pendapatan masyarakat

4. Government Revenue Multiplier

Tambahan pengeluaran wisatawan akan meningkatkan pendapatan pemerintah

5. Employment Multiplier

Kenaikan dalam pengeluaran wisatawan akan meningkatkan jumlah kesempatan kerja

5. Perencanaan Kawasan Wisata yang Berkelanjutan

Perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan (P3B) dilakukan dengan mengelola sumber daya pariwisata (Tourism Resources) yang tersebar diseluruh wilayah tanah air. Sebelum suatu rencana akan dilakukan, untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan mutlak kiranya terlebih dahulu dilakukan pendekatan pada pemuka adat setempat (A.Yoeti, 2008:253), perlu dilakukan penjelasan dengan melakukan sosialisasi manfaat dan keuntungan proyek bagi penduduk setempat . Verseci dalam A.Yoeti (2008 : 253) perencanaan strategis pembangunan pariwisata berkelanjutan memberikan kerangka kerja sebagai berikut :

Keterangan :

1. Future Generation, yaitu generasi yang akan datang yang perlu diperhatikan kecukupan sumber daya untuk memperoleh kehidupan yang berimbang

2. Tourism Resources, yaitu sumber daya pariwisata yang dikelola dengan memperhatikan keempat factor lainnya : future generation, equity, partnership, dan carrying capacity

3. Equity, yaitu sikap perencana dan pengelola yang dituntut selalu memperhatikan unsur keadilan untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan di waktu yang akan datang.

4. Carrying Capacity, yaitu kemampuan suatu kawasan untuk menampung kunjungan wisatawan dan semua permasalahan yang terjadi sebagai akibat kunjungan wisatawan ini.

5. Partnership, yaitu kemitraan yang perlu diciptakan antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang.

6. Ecotourism sebagai Alat dalam Perencanaan Kawasan Wisata berkelanjutan

Ecotourism atau eko-wisata atau pariwisata ekologi di sub-kategorikan dari pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) atau salah satu segmen pasar dari pariwisata berbasis lingkungan alam (Daud, 2009). Pariwisata berbasis lingkungan alam (pariwisata hutan/pariwisata bahari) hanya merupakan aktivitas kunjungan ke tempat alamiah seperti melihat burung di hutan atau biota unik lainnya pada ekosistem pesisir (seperti rekreasi SCUBA diving). Sedangkan `ecotourism’ memberi keuntungan bagi lingkungan, budaya, dan ekonomi komunitas lokal seperti mengamati burung atau biota unik lainnya dengan `guide’ orang lokal, tinggal bersama penduduk lokal atau pondokan alami (eco-lodge) yang disediakan penduduk masyarakat dan memberi kontribusi ekonomi bagi penduduk local (eco-charge). Haruslah dibedakan antara konsep dari `ecotourism’ (wisata ekologi) dan `sustainable tourism’ (pariwisata berkelanjutan), dimana pengertian `ecotourism’ merujuk pada segmen dari sektor pariwisata, sedangkan prinsip `sustainability’ diterapkan pada segala tipe aktivitas, operasi, pembuatan/pendirian dan proyek pariwisata termasuk bentuk yang konvensional maupun alternatif.

`Ecotourism’ mutlak memperhatikan pemeliharaan lingkungan alam (conservation), bukan sebaliknya mengubah keaslian alam sehingga menganggu keseimbangan alam. Pemahaman pariwisata ekologi adalah untuk menyokong atau menopang keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Kualifikasi aktivitas dalam ecotourism senantiasa berorientasi terhadap cara-cara pengembangan dan pemeliharaan keutuhan alam yang berkelanjutan.

United Nations of Environment Programme (UNEP) telah merangkum karakteristik umum mengenai `ecotoursim’ yaitu :

1. Berdasar atas bentuk pariwisata alam dengan motivasi utama turis adalah untuk pengamatan dan mengapresiasi serta menghargai alam sama seperti budaya tradisional dalam kesatuan daerah alami, seperti kesatuan ekosistem pulau.

2. Berisi pendidikan dan interpretasi mengenai obyek alam yang dijadikan target (misalnya pada objek alam ekosistem hutan, gunung, pulau atau ekosistem pesisir dan laut).

3. Secara umum memiliki kelompok kecil turis yang diorganisasi oleh sekelompok kecil specialist dan bisnisnya dimiliki dan dijalankan orang lokal. Operator dari luar negeri dengan berbagai ukuran juga diatur, dioperasikan dan/atau dipasarkan dalam kelompok-kelompok kecil yang tentunya bekerjasama dengan penduduk setempat

4. Seminim mungkin mengurangi dampak negatif pada lingkungan alam dan sosial-budaya lokal.

5. Mendukung perlindungan daerah alam.

Sebagai sarana pengembangan, `ecotourism’ dapat memajukan 3 tujuan utama dari konvensi keanekaragaman biologi (Convention on Biological Diversity), yaitu:

1. Melestarikan keanekaragaman biologi (dan budaya), dengan penguatan sistem pengelolaan daerah yang dilindungi (public/private) dan meningkatkan nilai suatu ekosistem

2. Mempromosikan pemanfaatan keanekaragaman berkelanjutan, dengan pemerataan pendapatan, pekerjaan dan kesempatan berusaha dalam bidang `ecotourism’ dan jaringan usahanya ; dan

3. Membagi keuntungan yang sama dari pengembangan `ecotourism’ dengan komunitas dan penduduk lokal/asli, seperti dengan cara menerima persetujuan penduduk lokal dan partisipasi penuh dalam perencanaan dan pengelolaan usaha/bisnis `ecotourism’.

Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, `ecotourism’ telah terbukti menjadi alat yang efektif bagi konservasi jangka panjang bagi keanekaragaman hayati di samping usaha-usaha lainnya. Bagaimanapun `ecotourism’ telah bergerak maju bagi industri pariwisata di negara pesisir seperti di Malaysia, Australia, beberapa Negara Afrika, Meksiko, Jepang, Maldive dan Negara-negara di Karibia.

Bagi keberlangsungan aktivitas `ecotourism’ diperlukan pengaturan yang pantas dan penanganan khusus seperti pengaturan pada ekosistem yang asli dan dilindungi (Taman Nasional atau Cagar Alam). Karena dampak dari `ecotourism’ itu sendiri akan lebih parah dari batasan pariwisata pada umumnya . Hal ini termasuk pengalaman belajar/interpretasi operator `ecotourism’, pengaturan jumlah kelompok turis dalam skala kecil, dan sensitivitas terhadap ketegangan dengan pemilik dan penghuni komunitas setempat khususnya masyarakat lokal.

Beberapa penyimpangan dari tujuan `sustainable way’ dan ‘ecotourism’ itu sendiri sering terjadi hanya karena mengejar keuntungan ekonomi semata. Banyak praktisi pariwisata mengklaim dan membesar-besarkan kerjasamanya dalam perencanaan dengan menjamin dan mendukung keberlanjutan kelestarian lingkungan, namun pada kenyataanya mengancam budaya, perekonomian dan sumberdaya masyarakat lokal.

Beberapa kritik untuk eco-tourism seperti ini dikenal sebagai `eco-façade’ dalam praktek eksploitasi sumberdaya. Eco-tourism juga kedengarannya `ramah’, namun yang sering menerima dampak serius adalah pengambilalihan teritorial `alami’ dari Taman Nasional, Cagar Alam atau daerah perlindungan lainnya yang dipaketkan bagi `ecotourist’ sebagai pilihan utama tanpa alternatif produk sendiri. Seperti halnya aktifitas wisata pesisir dan laut ; skin/SCUBA diving yang mengantungkan obyek wisata alamnya hanya pada `diving-diving point’ yang memang secara alamiah telah ada. Ironisnya, banyak operator-operator diving menggunakan daerah konservasi seperti di Taman Nasional Bunaken sebagai ajang pelatihan selam. Di mana, penyelam-penyelam rekreasi ini menggunakan sumberdaya alam yang telah ada tersebut untuk aktivitas latihan atau `pre-dive’ bagi penyelam pemula.

Berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat lokalpun telah diganti dengan aktivitas pariwisata. Pekerjaan yang ada hubungannya dengan pariwista memonopoli komunitas lokal dan masyarakat lokal sering hanya dibayar dengan gaji rendah sebagai `guide’, buruh, penjaja makanan dan souvenir, dan hal inipun tidak berlangsung sepanjang tahun. Yang diuntungkan sama seperti pariwisata konvensional lainnya yaitu jasa penerbangan luar negeri, operator wisata dan pengembang yang terkait yang umumnya datang dari negara maju. Mega-resorts, termasuk hotel yang `lux’, condominium (daerah yg dikuasai dan diperlakukan sebagai milik sendiri), dan shopping centres (Mall) meningkat pembangunannya dalam daerah perlindungan dengan mengatasnamakan `ecotourism’. Hal ini merupakan `eco-terrorism’, dan mengancam ekosistem dan lingkungan seperti pembangunan daratan buatan atau marina (reklamasi) yang jelas memusnahkan kehidupan tumbuhan dan organisme di dalamnya. Demikian pula pengrusakan budaya lokal yang sering terjadi seiring dengan kerusakan ekosistem lingkungan.

Memang, industri pariwisata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan perekonomian negara, sekaligus berpotensi memproteksi lingkungan. Namun lebih dari itu, pariwisata dan aktivitas pembangunan lainnya dapat menjadi kekuatan besar yang merusak sumberdaya alam dan lingkungan, termasuk manusia di dalamnya

Pariwisata sangat tergantung pada lingkungan, maka tidak mengherankan berbagai macam usaha dari organisasi pariwisata dunia dan juga organisasi lingkungan mendengung-dengungkan mengenai pembangunan yang berkelanjutan. Badan dunia pun seperti PBB di tahun 2002 telah menerima usulan dan menjadikan tahun tersebut sebagai tahun bagi `Ecotourism’ (International Year of Ecotourism), hal ini juga sebagai wujud usaha perlindungan lingkungan.

Memang, pemanfaatan ekosistem yang berkelanjutan tidak hanya berhenti dan bergantung dari usaha-usaha yang telah dilakukan tersebut. Kesadaran secara menyeluruh dari masyarakat, `yang berkepentingan’ dan teristimewa pemerintah untuk lebih menghargai lingkungannya akan memberi nilai bagi keberlangsungan pembangunan itu sendiri.

Seperti yang dikatakan oleh Butler 1980, bahwa terdapat enam tingkatan atau tahapan dalam pembangunan pariwisata. Ke enam tahapan tersebut adalah :

1. Eksplorasi (pertumbuhan spontan dan penjajakan)
Pada tahapan ini jumlah wisatawan petualang relatif kecil. Mereka cenderung dihadapkan pada keindahan alam dan budaya yang masih alami di daerah tujuan wisata. Di samping jumlah wisatawan yang kecil, juga ditambah dengan fasilitas dan kemudahan yang kurang baik. Pada tahapan ini atraksi di daerah wisata belum berubah oleh pariwisata dan kontak dengan masyarakat lokal akan tinggi.

2. Keterlibatan, Pada tahapan ini, inisiatif masyarakat lokal menyediakan fasilitas wisatawan, kemudian promosi daerah wisata dimulai dengan dibantu keterlibatan pemerintah. Hasilnya terjadi peningkatan jumlah wisatawan. Musim wisatawan dan mungkin tekanan pada publik untuk menyediakan infrastruktur.

3. Pengembangan dan Pembangunan,Pada tahapan ini jumlah wisatawan yang datang meningkat tajam. Pada musim puncak wisatawan bisa menyamai, bahkan melebihi jumlah penduduk lokal. Investor luar berdatangan memperbaharui fasilitas. Sejalan dengan meningkatnya jumlah dan popularitas daerah pariwisata, masalah-masalah rusaknya fasilitas mulai terjadi. Perencanaan dan kontrol secara Nasional dan Regional menjadi dibutuhkan, bukan hanya untuk memecahkan masalah yang terjadi, tetapi juga untuk pemasaran internasional.

4. Konsolidasi dan InterelasiPada tahapan ini, tingkat pertumbuhan sudah mulau menurun walaupun total jumlah wisatawan masih relatif meningkat. Daerah pariwisata belum berpengalaman mengatasi masalah dan kecenderungan terjadinya monopoli sangat kuat.

5. Kestabilan, Pada tahapan ini, ulah wisatawan yang datang pada musim puncak wisatawan sudah tidak mampu lagi dilayani oleh daerah tujuan pariwisata. Ini disadari bahwa kunjungan ulangan wisatawan dan pemanfaatan bisnis dan komponen-komponen lain pendukungnya adalah dibutuhkan untuk mempertahankan jumlah wisatawan yang berkunjung. Daerah tujuan wisata mungkin mengalami masalah-masalah lingkungan, sosial dan ekonomi.

6. Penurunan kualitas (Decline) atau Kelahiran Baru (Rejuvenation).
Pada tahapan ini, pengunjung kehilangan daerah tujuan wisata yang diketahui semula dan menjadi “resort” baru. “Resort” menjadi tergantung pada sebuah daerah tangkapan secara geografi lebih kecil untuk perjalanan harian dan kunjungan berakhir pekan. Kepemilikan berpeluang kuat untuk berubah, dan fasilitas-fasilitas pariwisata seperti akomodasi akan berubah pemanfaatannya. Akhirnya pengambil kebijakan mengakui tingkatan ini dan memutuskan untuk dikembangkan sebagai “kelahiran baru”. Selanjutnya terjadi kebijaksanaan baru dalam berbagai bidang seperti pemanfaatan, pemasaran, saluran distribusi, dan meninjau kembali posisi daerah tujuan wisata tersebut.
Relevansi tahapan tersebut di atas dalam konsep pembangunan pariwisata adalah bahwa setiap tahapan/tingkatan pembangunan mempunyai karakter yang berlainan, yang memerlukan perlakuan perencanaan yang berbeda pula. Bali misalnya yang telah berada pada tahapan “stagnation” oleh karenanya masalah-masalah evaluasi daya dukung (carrying capacity) memerlukan pencermatan kembali, di samping masalah manajerial lainnya yang secara keseluruhan perlu dituangkan dalam re-evaluasi tata ruangnya. Konsekuensi dari adanya perbedaan karakteristik dalam pembangunan atau perkembangan pariwisata menuntut seorang perencana pariwisata untuk selalu mencermati bentuk keterkaitan antara komponen kepariwisataan dengan karakteristik komponen lingkungan untuk menentukan lingkup pekerjaan.

Daftar Pustaka

Daud,Pahlano,JR. (2009). Pariwisata dan Perubahan Lingkungan. http://mukhtar-api.blogspot.com/2009/06/pariwisata-dan-perubahan-lingkungan.html

Paturusi, Samsul A. (2001). Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pariwisata, Materi kuliah Perencanaan Kawasan Pariwisata Program Magister (S2) Kajian Pariwisata, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar.

Yoeti,Oka.A.(2008) Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Pradnya Paramita : Jakarta

Peranan Hospitality Tourism dalam Pengembangan Pariwisata Masa Depan Bali

Peranan Hospitality Tourism dalam Pengembangan Pariwisata Masa Depan Bali

Abstrak

Pariwisata merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi di Bali. Untuk dapat berkembang, pariwisata membutuhkan dukungan dari segenap masyarakat Bali dalam menciptakan suasana yang hangat dan nyaman bagi wisatawan. Suasana tersebut akan tercipta jika seluruh masyarakat Bali mengamalkan konsep hospitality dalam seluruh sendi kehidupannya. Paper ini mencoba memberikan suatu deskripsi mengenai keterkaitan hospitality terhadap pariwisata masa depan, sampai dengan manfaat ekonomi yang diberikan kepada masyarakat Bali pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karenanya hospitality seharusnya merupakan nafas bagi seluruh masyarakat Bali, dan jika hal ini terjadi, maka masa depan pariwisata Bali tentu akan menjadi lebih baik.

Pendahuluan

Hospitality memiliki arti keramah tamahan, kesopanan, keakraban, rasa saling menghormati. Jika dikaitkan dengan industri pariwisata, dapat diibaratkan bahwa hospitality merupakan roh, jiwa, semangat dari pariwisata. Tanpa adanya hospitality dalam pariwisata, maka seluruh produk yang ditawarkan dalam pariwisata itu sendiri seperti benda mati yang tidak memiliki nilai untuk dijual (S.Pendit, 2007 : 152)

Katan (2009 : 45-60) menyatakan bahwa keramahan yang dimiliki orang Indonesia menjadi salah satu alasan kuat wisatawan mancanegara berkunjung ke negeri ini. Hal ini merupakan amunisi untuk membangkitkan sektor pariwisata Indonesia.Sepanjang 2009 ini, Indonesia kerap dirundung permasalahan instabilitas keamanan, politik dan bencana alam yang membuat orang asing enggan berkunjung. Sebut saja pengeboman Hotel FW Marriot dan Ritz Carlton di Kuningan, Jakarta.

Gempa bumi, kebakaran hutan dan berbagai bencana alam yang tak kunjung usai menerpa Republik ini. Fakta itu membuat citra Indonesia terpuruk di kalangan orang asing.Hasil survei The Smiling Report pada 2009 yang menyebutkan Indonesia merupakan negara yang paling murah senyum, setidaknya memberikan secercah harapan bagi bangsa ini.

Indonesia masih terkenal dengan keramahtamahannya dan senyumnya, walau negeri ini kerap dilanda berbagai konflik sosial. Karena itu, minat wisatawan asing berkunjung ke Indonesia tidak pernah surut lantaran penduduk di negeri ini dikenal dengan keramahannya, khususnya lewat senyuman.

Pariwisata sendiri merupakan sebuah industri yang menjual sebagian besar aspek , intangible, misalnya rasa nyaman, aman, tenang bagi wisatawan, demi tercapainya kepuasan wisatawan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan kepuasan bagi wisatawan sesungguhnya meliputi banyak hal, mulai dari wisatawan tersebut berpikir tentang Bali, memutuskan untuk berlibur ke Bali, penyambutan pada saat tiba di Bali, pada saat menginap dan melakukan kegiatan wisata, sampai saat wisatawan tersebut pulang ke negaranya masing-masing.

Pada dasarnya semua DTW di dunia ini mampu menawarkan produk barang yang berkualitas tinggi, namun sifat produk barang (goods) sangat mudah ditiru oleh pesaing. Seperti Singapore memiliki patung Merlion, dimana Bali mampu membuat patung Merlion jauh lebih baik. Satu hal yang sangat sulit ditiru oleh pesaing, adalah produk jasa (service) yang meliputi; keramah tamahan, sikap, tingkah laku, ketepatan waktu, keandalan, responsive, nyata, reliable, jaminan dan empati.

Pemikiran tentang pariwisata masa depan, pelaku sector informal dalam pembentukan citra daerah tujuan wisata, pengelolaan usaha pariwiata yang berorientasi kepada kepuasan, pencitraan, sampai pada manfaat ekonomi pariwisata yang berakhir pada kesejahteraan masyarakat Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Pembahasan
1. Pariwisata Masa Depan

Prospek pariwisata ke depan sangat menjanjikan bahkan sangat memberikan peluang besar (Suwena,2009 : 17), terutama apabila menyimak angka-angka perkiraan jumlah wisatawan internasional (inbound tourism) berdasarkan perkiraan WTO yakni 1,049 milyar pada tahun 2010 dan 1,602 milyar tahun 2020, diantaranya masing-masing 231 juta dan 438 juta orang berada dikawasan Asia Timur dan Pasifik. Menyimak fenomena diatas tentunya setiap negara yang mengandalkan sektor pariwisata untuk memajukan kesehteraan rakyatnya tentunya akan berusaha merebutkan pangsa pasar yang menggiurkan tersebut. Indonesia tentunya tidak membiarkan pangsa pasarnya direbut oleh negara lain dan menetapkan berbagai strategi untuk memenangkan persaingan tersebut.

Adapun perubahan-perubahan yang terjadi kedepan dalam industri pariwisata, sebagai berikut:

a. Perubahan Pola Konsumsi, wisatawan tidak terlalu memilih 4S (Sun, Sea, Sand dan Sex), tetapi lebih memilih alternative tourism seperti : green tourism, cultural tourism, heritage tourism, spiritual tourism dan seluruh kegiatan wisata yang peduli pada kelestarian alam (eko tourism)

b. Demorafi dan Trend Sosial, sangat berpengaruh dalam membentuk permintaan, misalnya semakin banyak orang-orang yang berusia tua pada negara penghasil wisatawan patut dicermati oleh para pelaku pariwisata di daerah tujuan wisata. Demikian pula trend sosial yang terjadi, misalnya perkawinan pada usia tua (40 tahun keatas), menunda kelahiran anak/bahkan hidup tanpa anak, meningkatnya jumlah orang tidak menikah, serta semakin banyaknya wanita yang berwisata.

c. Perkembangan Politik, runtuhnya faham komunis berganti dengan faham liberal, membuat situasi semakin terbuka dan tidak tersekat. Hal ini lebih memungkinkan orang-orang unutk melakukan kegiatan wisata.

d. Perkembangan Transportasi, dengan berkembangnya transportasi udara, laut maupun darat yang semakin semakin membuka aksesibilitas, dipastikan akan membawa perubahan karena akan mempermudah dan mempercepat perjalanan.

e. Pengaruh dan Trend lain, pemanasan global dan pengikisan lapisan ozon hal ini akan mengubah garis pantai dan abrasi terus menerus. Hal ini berarti wisata pantai akan semakin terbatas, bahkan suatu saat nanti wisata pantai tentunya menjadi langka, hal ini menyebabkan wisata virtual akan semakin berkembang.

Hal ini disebabkan oleh :

a. Wisatawan Baru, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan latar belakang lingkungan yang lebih maju akan merubah kebiasaan-kebiasaan dan pola-pola berwisata yang sudah ada sebelumnya

b. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan merupakan konsep alternatif yang ada pada kutub yang berlawanan dengan konsep pembangunan konvensional, karena pembangunan berkelanjutan mencakup usaha untuk mempertahankan integritas dan diversifikasi ekologis, memenuhi kebutuhan dasar manusia , terbukanya pilihan bagi generasi mendatang, pengurangan ketidak adilan dan peningkatan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat setempat.

2. Pelaku Sektor Informal dan Citra Pariwisata

Alasan pelaku menyimpang para pelaku sektor informal dalam melayani wisatawan yang yang berkunjung ke Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah sebagai berikut (Ariana, 2009 : 16) : (i) tidak ikut terlibat dalam mejaga kebersihan objek, (ii) kurang memperhatikan kebersihan dan kerapian penampilan diri karena sudah menjadi kebiasaan, (iii) tidak menangani dengan baik bila ada wisatawan complain, karena meniru teman, (iv) kurang siap membantu wisatawan pada saat dibutuhkan karena tidak pernah mendapat pelatihan, (v) kurang cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan karena bersaing dengan teman, (vi) kurang tepat saat membantu wisatawan, karena meniru teman,(vii) kurang memahami bahasa asing, (viii) tidak memberikan jaminan keamana, karena fasilitas masaih kurang, (ix)tidak jujur dan ramah, (x)kuranng memikir keinginan wisatawan dan tidak berfikir repeat bussiness.

3. Pariwisata Alam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Lokal

Pariwisata alam merupakan industri yang bersifat non-ekstaktif dan mampu menciptakan beragam manfaat ekonomi bagi masyrakat. Ini menunjukkan bahwa pariwisata alam mempunyai peran penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, karena di satu sisi menyediakan rangsangan dalam upaya konservasi pemanfaatan kawasan terlindungi dan di sisi lain memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang biasanya berada di sekitar komponen produk pariwisata alam. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pariwisata alam dapat menciptakan suatu bentuk perpaduan dan hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara pembangunan ekonomi masyarakat dan upaya konservasi. Berkaitan dengan itu maka penemukenalan peluang pekerjaan, perbaikan prasarana dan sarana serta aturan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat menjadi langkah awal dalam inisiatif pembangunan pedesaan di sekitar kawasan konservasi sumber daya alam.

4. Pengelolaan Kepuasan Wisatawan

Kepuasan wisatawan merupakan satu hal yang harus diperhatikan. Pengalaman menunjukkan, dari sisi pelayanan teknologi informasi pendekatan komprehensif, informasi yang akurat, sangat membantu proses perbaikan pelayanan dalam organisasi. Oleh karenanya, perusahaan-perusahaan yang bergerakn di bidang pariwisata harus memastikan diri untuk fokus dalam keakuratan pengumpulan data-data dan proses perubahan-perubahan dimana kesemuanya itu merupakan bagian dari sebuah perencanaan pemasaran. Program kepuasan wisatawan yang baik merupakan program yang berkelanjutan dan komprehensif dengan memperhatikan proses pengelolaan mulai dari input sampai dengan output.

5. Kinerja Penyesuaian Resiko: Sebuah Analisa pada Sektor Usaha Restaurant

Meskipun judul diatas cenderung mengarah kepada aktifitas moneter pariwisata, namun fenomena ini menunjukkan betapa sektor restauran menjadi primadona dalam pembentukan portofolio saham. Ini berarti kinerja sektor restauran mempengaruhi hajat hidup orang banyak, sehingga kebijakan-kebijakan dalam menyusun potofolio yang melibatkan sektor restauran ini perlu mendapat perhatian khusus.

Kinerja restauran yang merupakan fasilitas pariwisata dapat diukur dari: pendapatan, jumlah tamu yang makan dan minum serta kepuasan tamu yang makan dan minum. Kinerja dikatakan baik jika angka-angka pada indikator-indikator tersebut menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun dan tentunya berada diatas rata-rata industri. Untuk mencapai kondisi tersebut, dibutuhkan pengelolan yang holistik, komprehensif dan berkelanjutan. Dari sisi produk, satu hal yang perlu diperhatikan adalah jasa pelayanan. Setiap restauran tentunya mampu membuat masakan yang enak, akan tetapi belum tentu setiap restauran mampu memberikan pelayanan yang memuasakan. Disinilah critical poin untuk menciptakan diferensiasi . fenomena diatas menunjukkan bahwa pelayanan merupakan kunci utama untuk mencapai peningkatan kinerja perusahaan. Menurut Kim dan Gu (2003):200 lebih dari 10 tahun terakhir, industri restauran telah memainkan peranan penting dalam perekonomian Amerika Serikat. Salah satu hal yang diperhatikan pialang daloam menyusun portofolio saham adalah kinerja keuangan restauran dari tahun ke tahun, dimana kinerja ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pelayanan.

6. Pemasaran Merk (Studi kasus pada hotel)

Menurut Growers (2006:3) pemasaran merk menjadi sangat penting bagi hotel, portofolio merk yang kuat adalah hal yang menjadi tren dalam industri perhotelan. Hal ini disebabkan karena (i) pertumbuhan keberagaman konsumen yang sanagt berhubungan dengan merk sebagai arahan untuk memenuhi kebutuhan mereka (ii) kebutuhan investor akan merk yang memberikan kesempatan-kesempatan bagi pengembangan investasi (iii) pertumbuhan kreditur yang semakin membutuhkan merk yang menunjukkan kestabilan arus kas sebagai dasar untuk pemberian bantuan pendanaan.

Kebujakan merk merupakan satu siklus yang tidak bisa lepas dari kualitas pelayanan khas yang ingin ditampilkan pada setiap merk. Pengelolaan jasa memiliki peran yang strategis untuk dapat menjaga kualitas jasa yang diharapkan untuk masing-masing merk. Sekali lagi disini kualitas jasa merupakan langkah awal yang mendasari berbagai kebijakan merk. Dengan pengelolan jasa yang baik, maka sebuah merk diharapkan memiliki siklus hidup yang lebih panjang dan dapat memberikan solusi yang dapat memberikan rejuvinasi.

Penutup

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pariwisata merupakan sebuah industri lintas sektoral, melibatkan banyak sektor yang saling berkait satu dengan lainnya. Namun demikian,yang menjadi roh dalam pariwisata adalah tetap hospitality yakni keramah temahan. Berawal dari keramah tamahan sebagai pusat perhatian bagi pengembangan pariwisata, maka diharapkan dapat menjawab tantangan masa depan pariwisata.

Disini penulis sengaja menampilkan jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan sedikit diluar tema hospitality, seperti misalnya tinjauan dari sisi financial, pemasaran dam sosial budaya. Hal ini dimaksudkan sebagai ajang melatih kemampuan berpikir penulis sendiri dalam membuat tulisan yang lebih bervariasi dan lebih’menantang’ untuk berpikir holistik dan komprehensif.

Daftar Pustaka

Suwena, Ketut.(2009).Pariwisata Masa Depan. Analisis Pariwisata vol 9 No 1 Tahun 2009. Universitas Udayana : Bali

Ariana, Nyoman.(2009). Patologi Sosial dalam Pariwisata : Pelaku Sektor Informal dan Citra Pariwisata Kintamani. Analisis Pariwisata vol 9 No 1 Tahun 2009. Universitas Udayana : Bali

Adikampana, Made. (2009). Pariwisata Alam dan Pembangunan Ekonomi
Masyarakat Lokal. Analisis Pariwisata vol 9 No 1 Tahun 2009.
Universitas Udayana : Bali
Steinberg, Naomi. (2002). Kronos Incorporated: Managing and Marketing Customer
Satisfaction. ITSMA Reproduction Prohibited.
Hyunjoon Kim dan Zheng Gu. (2003). Risk Adjusted Performance: A Sector Analysis
of Restaurant Firms. Journal of Hospitality & Tourism Research.
Growers, Peter. (2006). Introduction to Brand Marketing. Intercontinental Hotel
Group: USA.

DAMPAK FISIK, SOSIAL DAN EKONOMI PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI SELATAN

Pendahuluan

Garis - Garis Besar Haluan Negara mengamanatkan bahwa pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata bertujuan meningkatkan penerimaan devisa, meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, memperkenalkan alam dan budaya nusantara serta mempererat pergaulan antar bangsa. Adapun visi kepariwisataan Indonesia adalah “Pariwisata Menumbuhkembangkan Kesejahteraan dan Perdamaian”. Visi ini mengandung pengertian : 1) pariwisata menjadi andalan pembangunan nasional yang secara seimbang mempertimbangkan bidang ekonomi dan bidang – bidang lainnya, demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia; 2) Indonesia menjadi kawasan pariwisata dunia yang mengutamakan pembangunan pariwisata nusantara dan sekaligus sebagai tujuan wisatawan mancanegara (Depbudpar, 2000).
Menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, maka tujuan pembangunan pariwisata adalah : i) mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional; ii) berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan sumber daya (pesona) alam lokal dengan memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat dan; iii) mengembangkan serta memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri (Depbudpar, 2000).

Indonesia terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata, yang diharapkan terus mampu meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat serta berkontribusi pada produk domestik bruto, hal ini sesuai dengan kajian bahwa kalau mesin penggerak penyerapan tenaga kerja pada abad ke – 19 adalah pertanian, pada abad ke – 20 adalah industri manufacturing dan pada abad ke – 21 adalah pariwisata (Dowid J. Villiers, 1999, dalam Salah Wahab, 1999).

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorpose dalam berbagai aspeknya. Dampak sosial- pariwisata terhadap kehidupan masyarakat lokal merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit, terutama dari segi metodologis.

Salah satu kendala yang hampir tidak dapat diatasi adalah banyaknya faktor kontaminasi (contaminating factors) yang ikut berperan di dalam mempengaruhi perubahan yang terjadi, seperti pendidikan, media massa, transportasi, komunikasi, maupun sektor-sektor pembangunan lainnya menjadi wahana dalam perubahan sosial-budaya, serta dinamika internal masyarakat itu sendiri. Douglas dan Douglas (1996: 49) mengingatkan bahwa berbagai perubahan sosial-budaya yang terjadi tidak dapat sepenuhnya dipandang sebagai dampak pariwisata semata-mata. Hal ini adalah karena pariwisata terjalin erat dengan berbagai aktivitas lain, yang mungkin pengaruhnya lebih besar, atau sudah berpengaruh jauh sebelum pariwisata berkembang.

Di dalam melihat dampak sosial-budaya pariwisata terhadap masyarakat setempat, masyarakat tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang “internally totally integrated entity”, melainkan harus juga dilihat segmen-segmen yang ada, atau melihat berbagai interest groups, karena dampak terhadap kelompok sosial yang satu belum tentu sama- bahkan bisa bertolak belakang- dengan dampak terhadap kelompok sosial yang lain. Demikian juga mengenai penilaian tentang positif dan negatif, sangat sulit untuk digeneralisasi untuk suatu masyarakat, karena penilaian positif atau negatif tersebut sudah merupakan penilaian yang mengandung ‘nilai‘ (value judgement), sedangkan nilai tersebut tidak selalu sama bagi segenap kelompok masyarakat. Artinya, dampak positif ataupun negatif masih perlu dipertanyakan, “positif menurut siapa dan negatif menurut siapa?” (Pitana, 1999).

Wilayah Bali Selatan merupakan wilayah yang sangat berpotensi dalam pengembangan pariwisata, karena memiliki atraksi wisata, sarana transportasi (mudah di akses), memiliki sarana akomodasi, dan juga memiliki fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata. Beberapa kawasan wisata seperti : Kuta, Sanur dan Nusa Dua, serta atraksi wisata seperti : peninsula (Nusa Dua), Pantai Kuta (Kuta), Olah raga air ( Wilayah Bali selatan) dan obyek wisata lain yang akan dikembangkan seperti Pantai Labuan Sait. Kesemuanya memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dan menyumbang pajak untuk pembangunan Bali.

Namun demikian, sesuai konsep “rwa binedha”, setiap hal yang baik selalu diimbangi dengan hal-hal yang buruk pula. Pengembangan Pariwisata selain mendatangkan manfaat yang baik, juga mendatangkan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pariwisata memegang peranan penting dalam mengantisipasi seluruh dampak negatif yang ditimbulkan akibat pengembangan pariwisata. Pengembangan kepariwisataan diharapkan tidak menimbulkan kejenuhan wisatawan serta tetap mampu bersaing dengan daerah dan negara tujuan wisata yang lain, untuk itu diusahakan penemuan potensi objek dan daya tarik wisata yang baru dengan harapan mampu menambah diversifikasi objek dan daya tarik wisata serta diupayakan penciptaan keamanan yang kondusif serta rasa optimis harus tetap dikobarkan untuk meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, pendapatan negara, daerah, dan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat lokal dengan terus mewujudkan pemberdayaan masyarakat, mengimplementasikan pariwisata kerakyatan, pelestarian lingkungan dan revitalisasi sosial budaya masyarakat (Anom, 2005).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan masalah :” Bagaimanakah dampak fisik, social, dan ekonomi dari pengembangan pariwisata, di wilayah Bali Selatan?”

Kajian Pustaka

Dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan kepariwisataan diperlukan kajian yang mendalam dari berbagai potensi kepariwisataan baik potensi phisik, sosial budaya, sumber daya manusia maupun potensi lain yang selayaknya diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism Development)

Adapun visi kepariwisataan Indonesia adalah “Pariwisata Menumbuhkembangkan Kesejahteraan dan Perdamaian”. Visi ini mengandung pengertian :

1. Pariwisata menjadi andalan pembangunan nasional yang secara seimbang mempertimbangkan bidang ekonomi dan bidang – bidang lainnya, demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia;

2. Indonesia menjadi kawasan pariwisata dunia yang mengutamakan pembangunan pariwisata nusantara dan sekaligus sebagai tujuan wisatawan mancanegara(Depbudpar,2000).

Menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, maka tujuan pembangunan pariwisata adalah :

1. Mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional;

2. Berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan sumber daya (pesona) alam lokal dengan memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat dan;

3. Mengembangkan serta memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri (Depbudpar,2000).

Indonesia terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata, yang diharapkan terus mampu meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat serta berkontribusi pada produk domestik bruto, hal ini sesuai dengan kajian bahwa kalau mesin penggerak penyerapan tenaga kerja pada abad ke – 19 adalah pertanian, pada abad ke – 20 adalah industri manufacturing dan pada abad ke – 21 adalah pariwisata (Dowid J.Villiers,1999,dalamSalahWahab,1999).

Dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan kepariwisataan diperlukan kajian yang mendalam dari berbagai potensi kepariwisataan baik potensi phisik, sosial budaya, sumber daya manusia maupun potensi lain yang selayaknya diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism Development)

Konsep Perencanaan dan Pengembangan Pembangunan Pariwisata
Perencanaan (planning) adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan dari suatu destinasi atau atraksi. Planning adalah proses yang bersifat dinamis untuk menentukan tujuan, bersifat sistematis dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, merupakan implementasi dari berbagai alternatif pilihan dan evaluasi apakah pilihan tersebut berhasil. Proses perencanaan menggambarkan lingkungan yang meliputi elemen-elemen : politik, fisik, sosial, budaya dan ekonomi, sebagai komponen atau elemen yang saling berhubungan dan saling tergantung, yang memerlukan berbagai pertimbangan (Paturusi,2001). Perencanaan adalah sesuatu proses penyusunan tindakan-tindakan yang mana tindakan tersebut digambarkan dalam suatu tujuan (jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang) yang didasarkan kemampuan-kemampuan fisik, ekonomi, social budaya, dan tenaga yang terbatas. Perencanaan sebagai suatu alat atau cara harus memiliki 3 (tiga) kemampuan (the three brains) yaitu :
1.Kemampuan melihat kedepan.

2.Kemampuan menganalisis.

3.Kemampuan melihatinteraksi-interaksi, antara permasalahan.

Seperti yang dikatakan oleh Butler 1980, bahwa terdapat enam tingkatan atau tahapan dalam pembangunan pariwisata. Ke enam tahapan tersebut adalah :

1.Eksplorasi (pertumbuhan spontan dan penjajakan)

Pada tahapan ini jumlah wisatawan petualang relatif kecil. Mereka cenderung dihadapkan pada keindahan alam dan budaya yang masih alami di daerah tujuan wisata. Di samping jumlah wisatawan yang kecil, juga ditambah dengan fasilitas dan kemudahan yang kurang baik. Pada tahapan ini atraksi di daerah wisata belum berubah oleh pariwisata dan kontak dengan masyarakat lokal akan tinggi.

2.Keterlibatan

Pada tahapan ini, inisiatif masyarakat lokal menyediakan fasilitas wisatawan, kemudian promosi daerah wisata dimulai dengan dibantu keterlibatan pemerintah. Hasilnya terjadi peningkatan jumlah wisatawan. Musim wisatawan dan mungkin tekanan pada publik untuk menyediakan infrastruktur.

3.Pengembangan dan Pembangunan

Pada tahapan ini jumlah wisatawan yang datang meningkat tajam. Pada musim puncak wisatawan bisa menyamai, bahkan melebihi jumlah penduduk lokal. Investor luar berdatangan memperbaharui fasilitas. Sejalan dengan meningkatnya jumlah dan popularitas daerah pariwisata, masalah-masalah rusaknya fasilitas mulai terjadi. Perencanaan dan kontrol secara Nasional dan Regional menjadi dibutuhkan, bukan hanya untuk memecahkan masalah yang terjadi, tetapi juga untuk pemasaran internasional.

4.Konsolidasi dan Interelasi

Pada tahapan ini, tingkat pertumbuhan sudah mulau menurun walaupun total jumlah wisatawan masih relatif meningkat. Daerah pariwisata belum berpengalaman mengatasi masalah dan kecenderungan terjadinya monopoli sangat kuat.

5.Kestabilan

Pada tahapan ini, julah wisatawan yang datang pada musim puncak wisatawan sudah tidak mampu lagi dilayani oleh daerah tujuan pariwisata. Ini disadari bahwa kunjungan ulangan wisatawan dan pemanfaatan bisnis dan komponen-komponen lain pendukungnya adalah dibutuhkan untuk mempertahankan jumlah wisatawan yang berkunjung. Daerah tujuan wisata mungkin mengalami masalah-masalah lingkungan, sosial dan ekonomi.

6.Penurunan kualitas (Decline) atau Kelahiran Baru (Rejuvenation).

Pada tahapan ini, pengunjung kehilangan daerah tujuan wisata yang diketahui semula dan menjadi “resort” baru. “Resort” menjadi tergantung pada sebuah daerah tangkapan secara geografi lebih kecil untuk perjalanan harian dan kunjungan berakhir pekan. Kepemilikan berpeluang kuat untuk berubah, dan fasilitas-fasilitas pariwisata seperti akomodasi akan berubah pemanfaatannya. Akhirnya pengambil kebijakan mengakui tingkatan ini dan memutuskan untuk dikembangkan sebagai “kelahiran baru”. Selanjutnya terjadi kebijaksanaan baru dalam berbagai bidang seperti pemanfaatan, pemasaran, saluran distribusi, dan meninjau kembali posisi daerah tujuan wisata tersebut.

Relevansi tahapan tersebut di atas dalam konsep pembangunan pariwisata adalah bahwa setiap tahapan/tingkatan pembangunan mempunyai karakter yang berlainan, yang memerlukan perlakuan perencanaan yang berbeda pula. Bali misalnya yang telah berada pada tahapan “stagnation” oleh karenanya masalah-masalah evaluasi daya dukung (carrying capacity) memerlukan pencermatan kembali, di samping masalah manajerial lainnya yang secara keseluruhan perlu dituangkan dalam re-evaluasi tata ruangnya. Konsekuensi dari adanya perbedaan karakteristik dalam pembangunan atau perkembangan pariwisata menuntut seorang perencana pariwisata untuk selalu mencermati bentuk keterkaitan antara komponen kepariwisataan dengan karakteristik komponen lingkungan untuk menentukan lingkup pekerjaan.

Tipe Pembangunan Pariwisata Di Indonesia atau di beberapa negara lain biasa dikenal dua tipe pembangunan pariwisata berdasarkan pada pola, proses dan tipe pengelolaannya, yaitu : tipe tertutup (“enclave”) atau terstruktur dan tipe ke dua yaitu tipe terbuka (“spontaneouse”) atau tidak terstruktur. Ke dua tipe ini pada umumnya mempunyai perbedaan yang jelas dalam hal karakteristiknya, terutama pada pola, proses dan tipe pengelolaannya. Tipe tertutup atau terstruktur dapat diambil contoh seperti kawasan pariwisata Nusa Dua di Bali, yang diakui telah berhasil membangun dan mengembangan tipe kawasan pariwisata tertutup. Sedangkan untuk tipe terbuka atau tidak terstruktur dapat diambil contoh pada daerah daerah pariwisata di Indonesia yang perkembangannya spontan, seperti kawasan pariwisata Sanur dan Kuta.
Tipe tertutup atau terstruktur pada dasarnya ditandai oleh karakter-karakter sebagai berikut:

Ø Pada umumnya kawasan ini dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini memang tidak didesain untuk tujuan utama pada keuntungan penduduk lokal. Tipe kawasan seperti ini akan mempunyai kelebihan dalam kekuatan kesan yang ditumbuhkan sehingga mampu menembus pasar internasional.

Ø Lokasi biasanya terpisah dari masyarakat/penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan mudah untuk dimonitor/dikontrol. Karena itu pengaruh sosial budaya yang ditimbulkan dari pariwisata terhadap penduduk lokal dapat terdeteksi sejak dini.

Ø Lahan pada umumnya terbatas, sehingga kawasan pariwisata biasanya tidak terlalu besar, sehingga masih berada pada tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinir, dan akan mampu menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana secara internasional. Hal ini akan berfungsi sebagai struktur utama dalam mengembangkan fasilitas yang berkualitas tinggi yang pada umumnya diperuntukkan untuk kalangan internasional yang berduit. Tipe ini tentunya akan membawa iklim “harga tinggi” dengan harga-harga yang ditawarkan di dalam kawasan ini tidak akan terjangkau oleh penduduk lokal.

Tipe terbuka atau terstruktur yang bersifat spontan pada umumnya ditandai dengan karakter-karakter sebagai berikut :

Ø Tumbuh menyatu dengan struktur kehidupan baik ruang maupun pola masyarakat lokal.

Ø Distribusi pendapatan yang diperoleh dari wisatawan bisa secara langsung dinikmati oleh penduduk lokal.

Ø Dampak perkembangan pariwisata terutama dampak negatifnya menjalar dan menyatu dengan cepat ke dalam penduduk lokal, sehingga sulit di monitoring/dikontrol.

Ø Kalau ingin mengetahui tipe mana yang lebih baik dari ke dua tipe pembangunan pariwisata tersebut, sangat tergantung dari sudut pandang kita walaupun diketahui masing-masing tipe pengembangan pariwisata ini sedikit tidaknya sangat tergantung dari karakteristik lokasi pariwisata itu dikembangkan. Kalau hanya dengan pertimbangan karakteristik lokasi, baik fisik, maupun sosial-budaya kita sebetulnya sudah dapat menentukan tipe nama yang lebih cocok dikembangkan di lokasi tersebut. Akan tetapi, sering kebijaksanaan yang diambil sering tidak hanya memperhatikan hal tersebut, walaupun banyak pihak yang harus dikorbankan. Kalau dicermati tujuan pembangunan pariwisata tersebut, untuk siapa sebetulnya pembangunan itu dilakukan, maka pertimbangan-pertimbangan untuk kepentingan masyarakat harus lebih dikedepankan.

Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan outputriil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. (Soekirno, 2004 : 85)

Pertumbuhan Ekonomi dan Kenaikan Produktifitas

Sementara negara-negara miskin berpenduduk padat dan banyak hidup pada taraf batas hidup dan mengalami kesulitan menaikkannya, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, dan Jepang menikmati taraf hidup tinggi dan terus bertambah.Pertambahan penduduk berarti pertambahan tenaga kerja serta berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang mengakibatkan kenaikan output semakin kecil, penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup. Sebaliknya kenaikan jumlah barang-barang kapital, kemajuan teknologi, serta kenaikan kualitas dan keterampilan tenaga kerja cenderung mengimbangi berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang. Penyebab rendahnya pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang akibat pertambahan penduduk sangat cepat, sementara tak ada kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berupa pertambahan kuantitas dan kualitas sumber alam, kapital, dan kemajuan teknologi. (A.Hughes, 2003 : 272)

Transisi Kependudukan

Yang mencerminkan kenaikan taraf hidup rakyat di suatu negara adalah besarnya tabungan dan akumulasi kapital dan laju pertumbuhan penduduknya, (Jhingan, 2004 : 46) Laju pertumbuhan yang sangat cepat di banyak negara sedang berkembang nampaknya disebabkan oleh fase atau tahap transisi demografi yang dialaminya. Negara-negara sedang berkembang mengalami fase transisi demografi di mana angka kelahiran masih tinggi sementara angka kematian telah menurun. Kedua hal ini disebabkan karena kemajuan pelayanan kesehatan yang menurun angka kematian balita dan angka tahun harapan hidup. Ini terjadi pada fase kedua dan ketiga dalam proses kependudukan. Umumnya ada empat tahap dalam proses transisi, yaitu:

Tahap 1:

Masyarakat pra-industri, di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian tinggi menghasilkan laju pertambahan penduduk rendah;

Tahap 2:

Tahap pembangunan awal, di mana kemajuan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik menghasilkan penurunan angka kelahiran tak terpengaruh karena jumlah penduduk naik.

Tahap 3:

Tahap pembangunan lanjut, di mana terjadi penurunan angka kematian balita, urbanisasi, dan kemajuan pendidikan mendorong banyak pasangan muda berumah tangga menginginkan jumlah anak lebih sedikit hingga menurunkan angka kelahiran. Pada tahap ini laju pertambahan penduduk mungkin masih tinggi tetapi sudah mulai menurun;

Tahap 4:

Kemantapan dan stabil, di mana pasangan-pasangan berumah tangga melaksanakan pembatasan kelahiran dan mereka cenderung bekerja di luar rumah. Banyaknya anak cenderung hanya 2 atau 3 saja hingga angka pertambahan neto penduduk sangat rendah atau bahkan mendekati nol.

Peranan Penting Pemerintah dalam Pertumbuhan Ekonomi (Jiang,et al, 2004 : 84)

1. Beberapa negara sedang berkembang mengalami ketidak stabilan sosial, politik, dan ekonomi. Ini merupakan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri. Ini sangat diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi.

2. Ketidakmampuan atau kelemahan setor swasta melaksanakan fungsi entreprenurial yang bersedia dan mampu mengadakan akumulasi kapital dan mengambil inisiatif mengadakan investasi yang diperlukan untuk memonitori proses pertumbuhan.

3. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang dilakukan terutama oleh sektor swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Hal ini tidak dapat dicapai atau terwujud bila tidak didukung oleh adanya barang-barang dan pelayanan jasa sosial seperti sanitasi dan program pelayanan kesehatan dasr masyarakat, pendidikan, irigasi, penyediaan jalan dan jembatan serta fasilitas komunikasi, program-program latihan dan keterampilan, dan program lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

4. Rendahnya tabungan-investasi masyarakat (sekor swasta) merupakan pusat atau faktor penyebab timbulnya dilema kemiskinan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Seperti telah diketahui hal ini karena rendahnya tingkat pendapatan dan karena adanya efek demonstrasi meniru tingkat konsumsi di negara-negara maju olah kelompok kaya yang sesungguhnya bias menabung.

5. Hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup masyarakat adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya yang sangat cepat. Program pemerintahlah yang mampu secara intensif menurunkan laju pertambahan penduduk yang cepat lewat program keluarga berencana dan melaksanakan program-program pembangunan pertanian atau daerah pedesaan yang bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan menuju ke kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-masalah social, politis, dan ekonomi.

6. Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor penawaran saja, yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber-sumber alam dan manusia, kapital, dan teknologi;tetapi juga faktor permintaan luar negeri. Tanpa kenaikkan potensi produksi tidak dapat direalisasikan.

Ekonomi dan Pariwisata

Pemerintah daerah dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerahnya agar membawa dampak yang menguntungkan bagi penduduk daerah perlu memahami bahwa manajemen pembangunan daerah dapat memberikan pengaruh yang baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan. Bila kebijakan manajemen pembangunan tidak tepat sasaran maka akan mengakibatkan perlambatan lajupertumbuhan ekonomi. Maka manajemen pembangunan daerah mempunyai potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Herry Darwanto (2008 : 54), dalam makalahnya yang berjudul ”Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah”, bahwa setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pembangunan di sektor pariwisata misalnya, dapat memberi peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka perluasan dan meningkatkan mutu pelayanan dibidang kepariwisataan daerah. Oleh karena itu perlu peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan perencanaan pembangunan agar pengusaha dapat mengantisipasi kenaikan pajak dan retribusi, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah.

Pembahasan
Secara umum perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan itu sendiri merupakan “alat” dan bukan tujuan, perencanaan adalah alat untuk mencapai tujuan, dengan demikian dapat berubah – ubah menurut tempat, waktu dan keadaan. Perencanaan sebagai alat untuk dibuat sedemikian rupa sehingga fleksibel untuk tiap era pembangunan. Perencanaan dipakai sebagai alat atau cara karena hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa :

Ø Dengan perencanaan dapat dibuat urutan – urutan kegiatan menurut skala prioritas untuk mencapai tujuan.

Ø Dengan perencanaan dapat dibuat pengakolasian sumber daya yang paling baik. Alternatif dapat dibuat, agar sumber digunakan dengan sebaik – baiknya.

Ø Perencanaan merupakan alat ukur daripada kemajuan ekonomi dan juga sebagai alat pengawas daripada pelaksanaan pembangunan.

Ø Melalui perencanaan dapat dibuat perkiraan keadaan dimasa yang akan datang.

Ø Dengan perencanaan diharapkan pembangunan tidak akan terputus – putus, sebab perencanaan merencanakan proses pembangunan yang menyeluruh.
Ada beberapa alasan mengapa perencanaan diperlukan :

1. Memberipengarahan, Dengan adanya perencanaan para pelaksana dalam suatu organisasi atau tim mengetahui apa yang hendak dilakukannya dan kearah mana yang akan dituju, atau apa yang akan dicapai.

2. Membimbing kerjasama, Perencanaan dapat membimbing para petugas bekerja tidak menurut kemauannya sendiri. Dengan adanya perencanaan, ia merasa sebagai bagian dari suatu tim, di tempat tugas seorang banyak tergantung dari tugas yang lainnya.

3. Menciptakan koordinasi, Bila dalam suatu proyek masing – masing keahlian berjalan secara terpisah, kemungkinan besar tidak akan tercapai suatu inkronisasi dalam pelaksanaan. Karena itu sangat diperlukan adanya koordinasi antara beberapa aktivitas yang dilakukan.

4. Menjamin tercapainya kemajuan, Suatu perencanaan umumnya telah menggariskan suatu program yang hendak dilakukan meliputi tugas yang tanggung jawab tiap individu atau tim dalam proyek yang dikerjakan. Bila ada penyimpangan antara yang telah direncanakan dengan apa yang telah dilaksanakan, akan segera dapat dihindarkan. Dengan demikian akan dapat dilakukan koreksi pada saat diketahui, sehingga sistem ini akan mempercepat penyelesaian suatu proyek.

5. Untuk memperkecil resiko, Perencanaan mencakup mengumpulkan data yang relevan (baik yang tersedia, maupun yang tidak tersedia) dan secara hati – hati menelaah segala kemungkinan yang terjadi sebelum diambil auatu keputusan. Keputusan yang diambil atas dasar intuisi, kerjakan ini kerjakan itu tanpa melakukan suatu penelitian pasar atau tanpa melakukan perhitungan rates of return on invesment, sangat dikhawatirkan akan menghadapi resiko besar. Karena itu perencanaan lebih lebih memperkecil resiko yang timbul berlebihan.

Mendorong dalam pelaksanaan. Perencanaan terjadi agar suatu organisasi dapat memperoleh kemajuan secara sistematis dalam mencapai hasil yang diinginkan melalui inisiatif sendiri. Itu pulalah sebabnya untuk mencapai suatu hasil diperlukan tindakan, namun demikian untuk melakukan tindakan dibutuhkan suatu perencanaan dan program. Di samping itu untuk membuat suatu perencanaan diperlukan suatu kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian untuk mengetahui data yang perlu dikumpulkan kita memerlukan tujuan yang hendak dicapai terlebih dahulu, sedangkan untuk mencapai suatu tujuan (objectives) diperlukan suatu pemikiran (thought) yang khusus. Jadi perencanaan (planning) merupakan suatu mata rantai yang esensial antara pemikiran (thought) dan pelaksanaan (action). Dengan perkataan lain kita dapat mengatakan bahwa “Thought without action is merely philosophy, action without thought is merely stupidity” (OkaA Yoeti, 1997).

Pembahasan

Pembangunan pariwisata di wilayah Bali Selatan perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu social, ekonomi dan fisik daerah yang dihadapi, dan perlu mengkoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan pariwisata daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Persepsi atas suatu wilayah, apakah memiliki kualitas hidup yang baik, merupakan hal penting bagi dunia usaha untuk melakukan investasi. Investasi pemerintah daerah yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Jika masyarakat ingin menarik modal dan investasi, maka haruslah siap untuk memberi perhatian terhadap: keanekaragaman, identitas dan sikap bersahabat. Pengenalan terhadap fasilitas untuk mendorong kualitas hidup yang dapat dinikmati oleh penduduk wilayah Selatan Bali dan dapat menarik bagi investor luar perlu dilakukan.

Secara umum perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan itu sendiri merupakan “alat” dan bukan tujuan, perencanaan adalah alat untuk mencapai tujuan, dengan demikian dapat berubah – ubah menurut tempat, waktu dan keadaan. Perencanaan sebagai alat untuk dibuat sedemikian rupa sehingga fleksibel untuk tiap era pembangunan. Perencanaan dipakai sebagai alat atau cara karena hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa :

Ø Dengan perencanaan dapat dibuat urutan – urutan kegiatan menurut skala prioritas untuk mencapai tujuan.

Ø Dengan perencanaan dapat dibuat pengakolasian sumber daya yang paling baik. Alternatif dapat dibuat, agar sumber digunakan dengan sebaik – baiknya.

Ø Perencanaan merupakan alat ukur daripada kemajuan ekonomi dan juga sebagai alat pengawas daripada pelaksanaan pembangunan.

Ø Melalui perencanaan dapat dibuat perkiraan keadaan dimasa yang akan datang.

Ø Dengan perencanaan diharapkan pembangunan tidak akan terputus – putus, sebab perencanaan merencanakan proses pembangunan yang menyeluruh.
Ada beberapa alasan mengapa perencanaan diperlukan :

1. Memberipengarahan, Dengan adanya perencanaan para pelaksana dalam suatu organisasi atau tim mengetahui apa yang hendak dilakukannya dan kearah mana yang akan dituju, atau apa yang akan dicapai.

2. Membimbing kerjasama, Perencanaan dapat membimbing para petugas bekerja tidak menurut kemauannya sendiri. Dengan adanya perencanaan, ia merasa sebagai bagian dari suatu tim, di tempat tugas seorang banyak tergantung dari tugas yang lainnya.

3. Menciptakan koordinasi, Bila dalam suatu proyek masing – masing keahlian berjalan secara terpisah, kemungkinan besar tidak akan tercapai suatu inkronisasi dalam pelaksanaan. Karena itu sangat diperlukan adanya koordinasi antara beberapa aktivitas yang dilakukan.

4. Menjamin tercapainya kemajuan, Suatu perencanaan umumnya telah menggariskan suatu program yang hendak dilakukan meliputi tugas yang tanggung jawab tiap individu atau tim dalam proyek yang dikerjakan. Bila ada penyimpangan antara yang telah direncanakan dengan apa yang telah dilaksanakan, akan segera dapat dihindarkan. Dengan demikian akan dapat dilakukan koreksi pada saat diketahui, sehingga sistem ini akan mempercepat penyelesaian suatu proyek.

5. Untuk memperkecil resiko, Perencanaan mencakup mengumpulkan data yang relevan (baik yang tersedia, maupun yang tidak tersedia) dan secara hati – hati menelaah segala kemungkinan yang terjadi sebelum diambil auatu keputusan. Keputusan yang diambil atas dasar intuisi, kerjakan ini kerjakan itu tanpa melakukan suatu penelitian pasar atau tanpa melakukan perhitungan rates of return on invesment, sangat dikhawatirkan akan menghadapi resiko besar. Karena itu perencanaan lebih lebih memperkecil resiko yang timbul berlebihan.

6. Mendorong dalam pelaksanaan. Perencanaan terjadi agar suatu organisasi dapat memperoleh kemajuan secara sistematis dalam mencapai hasil yang diinginkan melalui inisiatif sendiri. Itu pulalah sebabnya untuk mencapai suatu hasil diperlukan tindakan, namun demikian untuk melakukan tindakan dibutuhkan suatu perencanaan dan program. Di samping itu untuk membuat suatu perencanaan diperlukan suatu kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian untuk mengetahui data yang perlu dikumpulkan kita memerlukan tujuan yang hendak dicapai terlebih dahulu, sedangkan untuk mencapai suatu tujuan (objectives) diperlukan suatu pemikiran (thought) yang khusus. Jadi perencanaan (planning) merupakan suatu mata rantai yang esensial antara pemikiran (thought) dan pelaksanaan (action). Dengan perkataan lain kita dapat mengatakan bahwa “Thought without action is merely philosophy, action without thought is merely stupidity” (Oka A Yoeti, 1997).

Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan pariwisata dan fisik, social, ekonomi daerah. Pemerintah daerah, mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan bagaimana pariwisata dan ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang, serta membentuk wawasan orang banyak. Tetapi pemerintah daerah tidak mengetahui banyak bagaimana proses kegiatan pariwisata dan ekonomi sebenarnya berlangsung. Pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai insiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut.

Agenda pengurangan kemiskinan (poverty reduction) dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin (pro poor development) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah menjadi perhatian penting dalam agenda pembangunan di tingkat global maupun pembangunan dalam konteks sektoral. Orientasi pembangunan pariwisata yang mendorong usaha-usaha pengurangan kemiskinan dituangkan dalam konsep “pro poor tourism development”. Sektor pariwisata dengan konsep pengembangan “pro poor tourism development” dipandang akan memiliki peran yang efektif untuk turut membantu usaha-usaha pengurangan kemiskinan. Terdapat beberapa alasan yang memberikan justifikasi mengapa pariwisata dapat menjadi alat yang dapat membantu upaya-upaya pengurangan kemiskinan. Alasan tersebut antara lain adalah:

• Bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (multiplier effect) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataan tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu (pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya). Diagram : pengurangan Kemiskinan melalui Pariwisata karena mempunyai keterkaitan dengan berbagai sektor.

Diagram 1: Keterkaitan lintas sektor

• Daya tarik sektor pariwisata membentang sampai di daerah terpencil, sementara ¾ (tiga per empat) orang yang sangat miskin hidup dan tinggal di daerah terpencil, sehingga pariwisata dapat menjadi agen yang efektif dalam mendorong pengembangan daerah terpencil dan pemberdayaan masyarakat miskin di daerah yang bersangkutan melalui kegiatan pariwisata.

• Adanya kesempatan untuk mendukung aktivitas tradisional seperti agrikultur dan kerajinan tangan melalui pariwisata.

• Fakta bahwa pariwisata merupakan industri yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak, dimana bisa menyediakan pekerjaan tidak hanya bagi kaum pria saja, namun bagi wanita dan remaja.

• Dengan mengesampingkan faktor ekonomi, pariwisata bisa memberikan keuntungan non-material seperti memberikan rasa bangga pada budaya lokal.

Di dalam hal mempekerjakan (mendayagunakan) masyarakat miskin di sekitar objek wisata, dapat melalui 3 macam golongan usaha pariwisata, yakni:(1) Usaha jasa pariwisata; (2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata; dan (3) Usaha sarana pariwisata. Sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-undang RI No.9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan, dijelaskan bahwa :

1. Usaha Jasa Pariwisata, meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

Diagram 2: Pengusahaan melalui jasa pariwisata

2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Diagram 3: Pengusahaan melalui pengelolaan objek dan daya tarik wisata

3. Usaha sarana pariwisata, meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.Usaha sarana pariwisata ini dapat berupa jenis-jenis usaha.

Diagram 4: Pengusahaan melalui sarana pariwisata

Selain itu, pijakan-pijakan yang harus dipenuhi dalam upaya mengurangi kemiskinan (poverty reduction) melalui pariwisata, secara umum meliputi ranah pengembangan:

(1) pengembangan masyarakat yang mencakup penguatan kompetensi dan kapabilitas SDM masyarakat miskin melalui pendidikan pariwisata, penguatan usaha masyarakat di bidang usaha kepariwisataan, dan penguatan kelembagaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.

Sedangkan ranah pengembangan (2) adalah pengembangan atraksi wisata meliputi peningkatan kualitas layanan dan diversivikasi produk, peningkatan kualitas layanan dan peningkatan promosi sesuai dengan kapasitas/kualitas produk yang ditawarkan. Pada masyarakat setempat, dari hasil wawancara semua masyarakat senang adanya pengembangan pariwisata di daerah mereka, meningkatnya ekonomi masyarakat setempat memeberikan sinar terang untuk menyambung kehidupan yang lebih baik dan maju.

Simpulan dan Saran

Saat ini yang dibutuhkan Bali ke depan, adalah sebuah perencanaan sosial yang matang terhadap budaya masyarakat Bali itu sendiri. Kondisi sosial masyarakat wilayah Bali selatan berada dalam keadaan yang kondusif dimana dengan adanya pariwisata memacu masyarakat mengembangkan kebudayaannya, karena masyarakat wilayah Bali selatan merasa bangga terhadap budaya yang mereka miliki sehingga mampu menarik wisatawan manca Negara, disamping potensi alam pesisir yang mereka miliki. Penilaian kondusif didasarkan pada analisis dampak sosial melalui indikator-indikator yang jelas secara teoritis.

Perencanaan sosial yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini haruslah yang sesuai dengan semangat partisipasif masyarakat Bali itu sendiri. Pemerintah harus memberikan sebuah terobosan untuk melaksanakan perencanaan sosial seperti apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Sehingga tidak terkesan alur pembangunan pariwsata Bali, tidak hanya mengalami pendekatan yang bersifat top down tetapi juga bersifat bottom up. Ketika pemerintah telah berhasil dalam menentukan pedoman utama untuk membuat perencanaan tersebut, maka dibutuhkan tangan yang kuat untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut dari tekanan grup kuat dalam penduduk.Yang lebih difokuskan pemerintah daerah Bali ke depan adalah bagaimana strategi sosial untuk mengatasi permasalahan sosial terkait dengan pengembangan pariwisata di Wilayah Bali selatan.

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang melanda Wilayah Bali selatan sebagai akibat berkembang pesatnya sektor pariwisata, menyebabkan arus wisata dengan kedatangan berbagai wisatawan asing, yang memiliki kebudayaan bermacam-macam memiliki implikasi terjadinya perubahan budaya dalam masyarakat Wilayah Bali selatan. Bermacam teknologi kemudian mulai diperkenalkan oleh masyarakat, bahkan tidak jarang masyarakat sendiri memiliki teknologi yang muncul sebagai akibat adanya kontak dengan kebudayaan lain. Lambat laun dapat kita perhatikan bahwa perubahan sosial sudah terjadi dengan sangat cepatnya di Wilayah Bali selatan. Perubahan yang terjadi sebagai akibat kontak dengan kebudayaan asing. Lambat laun hal ini mempengaruhi pranata-pranata masyarakat Wilayah Bali selatan. Sehingga, untuk bertahan dari semua itu Wilayah Bali selatan memerlukan strategi budaya ke depan untuk tetap dapat survive di daerahnya sendiri. Dengan strategi tersebut dapat dijamin bahwa masyarakat Wilayah Bali selatan ke depan akan mampu melihat dengan lebih jernih modernisasi dan tidak hanya sekadar sebagai objek yang mudah dimanipulasi, tetapi juga sebagai pangkal pembangunan pariwisata di Wilayah Bali selatan.

Untuk mengatasi kesenjangan sosial yang mencolok antara wisatawan dan masyarakat local, Reisinger(1997)menganjurkan beberapa hal yang harus ditempuh antara lain :

Ø Masyarakat local agar diberikan pendidikan ,pemahaman,dan apresiasi terhadap budaya asing/wisatawan.

Ø Wisatawan harus diberikan informasi tentang budaya masyarakat lokal.

Ø Adanya standarisasi Internasional bila terjadi perbedaan kebudayaan antara masyarakat lokal dan wisatawan.

Ø Ratio wisatawan dan masyarakat lokal harus dimonitor

Di bidang budaya harus dirintis kembali pengembangan dan peningkatan kehidupan kebudayaan dikalangan masyarakat secara rutin dan berkesinambungan diberbagai tingkatan daerah, mulai dari tingkat desa sampai ke perkotaan, tidak lagi dipusatkan hanya di Pusat ataupun di ibu kota propinsi.. Adanya upaya penyeragaman budaya menjadi budaya nasional, seperti pada masa lalu, agar ke-bhineka-an budaya dan kesenian dapat tumbuh berkembang dengan sehat dan alamiah. Apresiasi budaya dan kesenian diberbagai tingkatan harus dilakukan oleh rakyat secara spontan bukan lagi didasarkan karena adanya arahan dari pusat ataupun diselenggarakan melalui panitia pusat. Yang pada akhirnya setelah surat keputusan berakhir maka berbagai event ataupun festival pun tidak muncul lagi dan menunggu SK berikutnya. Paragdima berpikir semacam ini haruslah dikikis habis oleh para pelaku pariwisata itu sendiri. Apabila pemerintah mempunyai dana untuk membantu kegiatan-kegiatan budaya kesenian, hendaknya hanyalah bersifat “ start-up ” untuk menggulirkan kegiatan tersebut pada tahap-tahap awal, sedangkan untuk selanjutnya harus dapat dikembangkan sendiri dari swadaya masyarakat.

Saran

Beberapa pendekatan yang umum digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mempekerjakan masyarakat sekitar ke dalam usaha pariwisata.

2. Penyediaan kebutuhan untuk pariwisata disediakan oleh masyarakat sekitar, seperti penyediaan bahan makanan, kerajinan tangan, dll.

3. Melakukan penjualan terhadap barang dan jasa secara langsung oleh masyarakat sekitar, seperti menjual makanan, kerajinan tangan, dan beberapa bentuk alat transportasi dan akomodasi.

4. Mendukung pembangunan usaha pariwisata oleh masyarakat sekitar, dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam membangun sesuatu untuk jangka waktu yang lama dan juga memindahkan kekuasaan dan pengawasan ke tangan mereka.

5. Melalui pajak dan retribusi pada pendapatan dan keuntungan pariwisata dengan memberikan keuntungan pada program pengurangan tingkat kemiskinan.

6. Kegiatan kemanusiaan yang diberikan oleh usaha-usaha di bidang pariwisata dan oleh wisatawan, bisa berupa donasi atau juga program-program kemanusiaan seperti penyuluhan mengenai HIV/AIDS.

7. Masyarakat bisa mengambil keuntungan dari infrastruktur yang dibangun karena adanya kegiatan pariwisata. Misalnya ketersediaan jalan, jaringan komunikasi, air bersih dan pasokan listrik.

Daftar Pustaka

............. , Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan, Presiden Republik Indonesia.

.................. , 2001, Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Yang Berbasis Kerakyatan, Makalah Seminar Nasional The Last or The Lost Paradise.

Alan Hughes, Knowledge Transfer, Entrepreneurship and Economic Growth: Some Reflections and Implications for Policy in The Netherlands, ESRC Centre of Business Research, University of Cambridge, Working Paper No. 273, 2003

Anom, I Putu, 2005 Membangun Birokrasi Pemerintah yang Profesional Berbasis Kinerja untuk Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Badung. Makalah Seminar Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan VIII BAKN, Hari Kamis, 3 Februari 2005 Denpasar.

Ardika, I Gede. 2001, Paradigma Baru Pariwisata Kerakyatan Berkesinambungan, Makalah.

Bawa I Wayan, Ardika I Wayan, Suradnya I Made, Parimartha I Gede, Rai AA. Gede, Suratha I Ketut, Anom I Putu. 2001, Studi Keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) Bali di Bidang Pariwisata, Unud – STP Bali – BTDC, Denpasar.

Colman, D, Nixon, F. 1978, Economic of Change in Less Development Countries, Second editur University of Manchester.

Cooper, Chris Jackson, Stephen. 1997, Distination Life Cycle: The Isle of Man Case Study, (ed Lesley France) dalam The Eartscan in Sustainable Tourism, MK : Easthscan Publication Heunited.

Departemen Kebudayaan dan Kepariwisataan R.I., 2006, Laporan Hasil Penelitian Pengembangan ODTW di Luar Jawa – Bali.

Jhingan, M.L., The Economics of Development and Planning, 16th Edition, alih bahasa: D. Guritno, S.H., Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, cetakan kesepuluh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Jiang, Neville N. and Ping Wang, and Haibin Wu, Ability – Heterogeneity, Entrepreneurship and Economic Growth, Vanderbilt University, NBER, and University of Alberta, July 2004

M.L. Jhingan; The Economics of Development and Planning, alih bahasa: D. Guritno, Grafindo Persada, 2004. [ 27 ] © BisnisEkonomi.Com

Nelson, J. G Butler, R. Wall. G, 1993, Tourism and Sustainable Development, Monitoring, Planning, Managing, University of Waterloo : Heritage Resources Culture.

Oka, A. Yoeti, 1982, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Angkasa, Bandung

Paturusi, Syamsul Alam, 2001, Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pariwisata, Materi kuliah Perencanaan Kawasan Pariwisata Program Magister (S2) Kajian Pariwisata, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar.

Pearce, Douglas G, 1991, Tourism Development, John Walley & Sons, Inc, New York

Pitana I Gede, Sirtha I Nyoman, Anom I Putu, Wita I Wayan, Wirawan I Gede Putu. 2005. Hospotality Industry and Tourism education (The Case of Indonesia). Paper presented at the 2005 ASAIHL Seminar on “ Hospitality and Tourism Education”,Phuket, Thailand, October 16-19, 2005, organized by Association of South East Asian institutions of Higher Leaning (ASAIHL) and Prince of Songkla University.

Pitana, I Gede. 1991, Community Management dalam pembangunan Pariwisata, dalam Majalah Analisis Pariwisata, Vol. 2 No. 2 Tahun 1999.

Sukarsa, dkk I Made., 1999. Pengatar Pariwisata. BKS. PTN-INTIM Dirjen Dikti Depdikbud RI.

Wahab, Salah. 1999. Manajemen Kepariwisataan, Jakarta : PT. Pradnya Paramitha.