Nagih Janji Gubernur Bali 2013-2018

Tulisan ini dibuat pada Tanggal 22 Maret 2013, 01.15 Am.

"Sebentar lagi  pemilihan Kepala Daerah Tk 1 Bali, segera dilaksanakan. Katanya ini adalah Pesta Demokrasi, yang jatuh pada 15 Mei 2013. Sayup-sayup saat ini sudah mulai terdengar genderang demokrasi dikumandangkan disana-sini. Disetiap sudut jalan terpampang foto kandidat dengan senyum manis, slogan dan program-program yang menjanjikan kesejahteraan masyarakat Bali. Ya, para cagub (calon gubernur)  sedang ‘jualan’, sedang promosi, sedang menebar janji-janji manis."

Dalam satu kesempatan obrolan di warung kopi, sempat terdengar argumen yang saling mengelus jagoannya masing-masing. Yang milih jagoan incumbent mengatakan bahwa jagonya sudah berpengalaman, memiliki track record memimpin yang tidak perlu diragukan lagi, idenya cemerlang, penuh gagasan dan saat ini semua programnya sudah dirasakan masyarakat. Demikianpula yang milih jagoan ‘penantang incumbent’ mengklaim bahwa Bali tidak butuh pemimpin pintar, yang penting pemimpin yang mau peduli sama kelestarian Bali dan kesejahteraan masyarakat Bali.  Namun adapula yang ‘GOLPUT-GOLHIT’ (Golongan Putih-Golongan Hitam-orang-orang skeptis) yang punya alibi, tidak perlu memilih karena sama saja-toh Bali segini-segini aja, dari dulu sampai sekarang, bukannya malah makin baik, malahan makin uwug (hancur). Coba lihat, sekarang Bali sudah habis dijual-pantai pantai di kawasan Bali Selatan mulai dari Jimbaran sampai Tanah-Lot, silakan di cek berapa persen milik orang Bali asli. Coba lihat, tarian sakral Bali yang sudah tidak sakral lagi karena dijual di hotel-hotel untuk menghibur wisatawan. Coba lihat, betapa sulitnya menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), yang ‘wani piro?’. Coba lihat tingginya biaya pendidikan dan kurang berartinya nilai pendidikan pada saat mencari pekerjaan. Coba lihat, tidak meratanya pembangunan yang melulu terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan yang mengakibatkan kemacetan, urbanisasi dan mahalnya biaya hidup. Coba lihat, berapa persen sekarang ini  penduduk asli Bali dibandingkan pendatang? dan trend kedepannya semakin memperkecil persentase jumlah penduduk Bali. Coba lihat, berapa persen kepemilikan lahan di kawasan Bali Selatan?, coba pelototin hutan mangrove yang susah payah kita pelihara sekarang benyah di bangun jalan layang. Coba fikir pengembangan pariwisata yang katanya mengarah pada “sustainable tourism development’ kok yang paling kenceng malah membangun hotel, restaurant, mall? (lha ini bukannya konsep mass tourism kah?)

Muncul pertanyaan,

Apakah  semua ini memiliki hubungan dengan proses pilkada sebelumnya ?ada apa?kenapa?

Masyarakat sampai saat ini belum dapat menikmati proses demokrasi yang benar. Semestinya, setiap partai mengumumkan kekayaannya, darimana sumber pendanaannya. Demikianpula calon Gubernur dan Wakil Gubernur, semestinya juga melaporkan berapa kekayaan yang dimiliki dan darimana saja sumber-sumbernya. Seharusnya ada lembaga independen yang mengurusi kekayaan para cagub. 

Satu hal lagi bagaimana caranya agar Janji Manis yang diucapkan saat kampanye oleh cagub tidak akan diingkari setelah jadi gubernur? Jawabannya, mungkin memang perlu setiap organisasi, lembaga masyarakat yang peduli kepada Bali  agar segera melakukan kontrak politik kepada para cagub-cagub  yang berfungsi untuk mengawal pembangunan Bali pada rel yang benar. Jadi apabila suatu saat mereka menyimpang, paling tidak sudah ada landasan yang kuat untuk ‘menjewer’ mereka .